JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Walikota Tetapkan Bencana, Korban Lisus Dapat Bantuan

Walikota Tetapkan Bencana, Korban Lisus Dapat Bantuan

163
BAGIKAN
ilustrasi

BALAIKOTA-Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy), menegaskan, angin lisus yang menerjang Solo, Rabu (13/2) lalu, jadi bencana daerah.

Dengan demikian dana tidak terduga Rp 2 miliar, bisa dicairkan dan disalurkan pada para korban yang rumahnya hancur.”Sebagai walikota, saya menetapkan Solo sebagai daerah bencana pada Rabu kemarin. Bagi korban akan diberikan bantuan melalui dana tidak terduga,” ujar Rudy, Minggu (17/2).

Soal besaran dana yang akan diberikan pada korban, akan didata dulu tingkat kerusakannya. Untuk hasilnya, akan diketahui pada Senin (18/2), hari ini. ”Dan langsung akan kami berikan bantuan bagi korban,” katanya.

Menurutnya, Pemkot Solo, tidak akan mempersulit proses pencairan bantuan bagi korban angin lisus. ”Meski belum mampu menentukan berapa jumlah bantuan yang diberikan. Tapi, Pemkot akan menyesuaikan bantuan dengan tingkat kerusakannya. Untuk kerusakan kecil seperti genting tidak dapat bantuan,” ucapnya.

Rudy melanjutkan, untuk sekolah yang menjadi korban bencana, seperti SMPN 4, SMPN 13 dan SMKN 8, akan diberikan bantuan dana perbaikan. Besarnya hingga mencapai Rp 300 juta.

Sekolah, katanya, jadi prioritas pemberian bantuan, karena aset sekolah menjadi tanggung jawab Pemkot.”Warga tak perlu mengajukan proposal untuk meraih bantuan. Hanya perlu memberi surat pertanggungjawaban (SPJ) setelah bantuan cair,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Solo, YF Sukasno, mengatakan, DPRD memberikan lampu hijau untuk pencairan dana tidak terduga itu. Tapi, prosesnya harus sesuai aturan dan pihak lurah yang wilayahnya diterjang angin lisus beberapa waktu lalu, secepatnya mengirim data kerusakannya ke Pemkot. ”Intinya, kalau Pemkot melalui walikota sudah menetapkan sebagai daerah bencana, anggaran tidak terduga bisa dicairkan,” kata Sukasno.

Kemudian, bagi sekolah yang menjadi korban, bisa dilakukan perbaikan dengan anggaran dana pengelolaan di masing-masing sekolah. Hal tersebut juga berlaku bagi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang rusak diterjang lisus. ”Kerusakan kecil cukup diperbaiki dengan anggaran pengelolaan. Jika kurang baru diambilkan di pos anggaran lain,” katanya. Muhammad Ismail