JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Warga Desak Bayan Diproses Hukum

Warga Desak Bayan Diproses Hukum

420
BAGIKAN

Nunggak PBB Rp 83 Juta dan Jual Tanah Kas

ilustrasi

SRAGEN—Sejumlah warga dan elemen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Singopadu, Kecamatan Sidoharjo meminta agar pihak terkait segera memproses serangkaian pelanggaran yang dilakukan salah satu bayan Singopadu berinisial Pri.

Pasalnya tidak hanya menunggak setoran PBB Rp 83 juta, yang bersangkutan juga terindikasi menjual tanah kas desa tanpa sepengetahuan warga, Pemdes, maupun BPD.

Tanah kas desa yang diduga dijual di bawah tangan itu berupa jalan yang diubah menjadi kavlingan kios di Pasar Desa di Dukuh Sumber RT 2, Singopadu. Indikasi penyimpangan tercium ketika beberapa warga mencurigai kuitansi jual beli yang diterima oleh pembeli kavlingan itu, yakni Supadmi warga Dukuh Sumber RT 1.

Di mana di kuitansi tertanggal 16 Januari 2013 itu, tertulis Supadmi telah membeli kavlingan nomor 10 dari Sumarni seharga Rp 4 juta. Setelah dikroscek oleh perangkat dan RT, ternyata kios itu sudah milik orang lain, dan kavlingan yang dijual ke Supadmi adalah jalan masuk pasar dari arah timur. Tidak hanya itu, kejanggalan juga muncul pada stempel kuitansi yang bukan stempel Pemdes, melainkan stempel Kadus Singopadu yang ditandatangani oleh Bayan Pri sendiri.

Atas dasar itulah, sejumlah warga kemudian melaporkan temuan itu ke BPD setempat. Tidak hanya itu, beberapa tokoh Singopadu juga menyoal kinerja Bayan Pri yang jarang di rumah sehingga menyulitkan warga yang ingin mengurus surat-surat. “Untuk apa punya bayan kalau setiap dicari warga malah menghilang, ngemplang PBB, dan menjual tanah kavlingan secara diam-diam,” ujar PD, salah satu tokoh masyarakat setempat.

Kepala BPD, Agus Sumanto dan Kades Singopadu, Sutaryono mengaku sudah  menerima laporan perihal penjualan kavlingan oleh Bayan Pri lengkap dengan kuitansinya. Selain memanggil Bayan Pri dan pembeli kavlingan, langkah melapor ke Bupati dan Inspektorat juga akan dilakukan mengingat indikasi pelanggaran yang dilakukan sudah merugikan warga dan desa.

Kabag Pemerintahan Setda Sragen, Suwandi menegaskan stempel di desa hanya dimiliki ketua RT dan Kades. Jika ada bayan memiliki stempel dan bisa menjual tanah kavlingan tanpa sepengetahuan desa, hal itu jelas melanggar aturan. Wardoyo