JOGLOSEMAR.CO Daerah Sukoharjo 100 Perusahaan Belum Daftar Jamsostek

100 Perusahaan Belum Daftar Jamsostek

445
BAGIKAN

jamsostekSUKOHARJO – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyebut, ada 100-an perusahaan di Sukoharjo belum mendaftar Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja (Jamsostek). Dari total 400-an perusahaan, baru 350 yang mendaftarkan.

Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Sukoharjo, M Langgeng Wiyono menyampaikan, data yang didapatkan dari Jamsostek, hanya ada 350 perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program asuransi. Padahal, menurut Langgeng, jumlah perusahaan di Kota Makmur mencapai angka 400-an.

“Data dari Jamsostek ada 350 perusahaan yang mendaftar asuransi bagi tenaga kerjanya. Tercatat ada 50.000 tenaga kerja yang ter-cover dalam program itu. Jika merunut pada data kami, ada sekitar 100-an perusahaan yang belum mendaftar,” kata Langgeng saat hearing dengan Komisi IV DPRD Sukoharjo, Rabu (13/3).

100-an perusahaan yang belum mendaftarkan program tersebut bergerak di bidang tekstil, furniture, dan plastik. Padahal, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1993 tentang Jamsostek menegaskan jika perusahaan yang memiliki pekerja minimal 10 orang dan upah minimal Rp 1 juta harus mendaftar program Jamsostek.

“Hanya saja, tidak semua tempat usaha yang memenuhi kriteria itu mendaftar ke Jamsostek. Kami pun tidak bisa berbuat banyak untuk memberikan sanksi pencabutan dan lainnya,” kata dia.

Menurut UU, pihaknya harus melakukan sejumlah tahapan kepada perusahaan yang dinilai tidak mematuhi peraturan yang ada. Langkah pertama, Disnakertrans menegur  perusahaan bersangkutan. Selain itu, eksekutif juga berkewajiban memberikan pembinaan kepada perusahaan “nakal”.

“Ada satu atau dua perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya untuk mendapatkan Jamsostek. Tapi ada pula yang tidak menindaklanjuti peringatan dan pembinaan kami,” katanya.

Sementara itu, Bagian Hukum dan HAM KNPI Sukoharjo, Slamet Riyadi menyatakan, Disnakertrans harus lebih tegas dalam menyikapi perusahaan yang tidak memberikan hak para tenaga kerja. Pihaknya mengatakan, selama ini banyak sekali pekerja yang tidak mendapatkan jaminan asuransi tenaga kerja.

“Meski sudah diatur dalam UU, namun banyak sekali perusahaan yang melanggarnya,” ujar Slamet.

Menanggapi masalah itu, Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo, Sudarsono mengungkapkan, pihaknya akan menyelenggarakan hearing sekali lagi untuk mengurai masalah ketenagakerjaan.

“Kalau hari ini pembahasannya tidak bisa maksimal. Karena itu, kita akan agendakan lagi,” kata dia.  *** Murniati