JOGLOSEMAR.CO Daerah Sukoharjo 299 Pejabat Dimutasi | Bupati: Jangan Seperti Kera!

299 Pejabat Dimutasi | Bupati: Jangan Seperti Kera!

326
BAGIKAN
Ilustrasi
Ilustrasi

SUKOHARJO- Sebanyak 299 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo dimutasi dan dilantik, Rabu (20/3). Bupati Wardoyo Wijaya menekankan mutasi dan rotasi itu adalah hal yang biasa dan tidak ada muatan politis.

Pelantikan yang dilaksanakan di pendapa Graha Satya Praja (GSP), terdiri dari 239 pejabat struktural dan 60 kepala sekolah (Kepsek) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik). Wardoyo menegaskan, mutasi dan rotasi itu wajar dilakukan oleh pimpinan masing-masing daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Sukoharjo. “Mutasi adalah hal yang biasa. Bagi eselon III wajar jika puter-puter untuk memenuhi persyaratan naik menjadi eselon II,” kata Wardoyo.

Dia menekankan kepada semua pejabat untuk memahami tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) sebagai abdi negara. Selain itu, pejabat harus bisa bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya. “Ingat tupoksi,” ujarnya.

Sementara itu, khusus untuk Kepsek yang baru, Wardoyo meminta untuk sigap dalam mengajar dan mengatur sekolah. “Kepala sekolah hanyalah tugas tambahan. Agar awet, kalian harus amanah. JIka berhasil, maka itu buah kerja kalian masing-masing. Bupati hanya menindaklanjuti,” katanya.

Orang nomor satu di jajaran Pemkab Sukoharjo itu melarang pejabatnya meniru falsafah kera. Di mana, kera memiliki sifat rakus. “Menirulah pada kucing yang selektif dalam mencari makan. Kucing hanya makan tikus, dia tidak mau makan katak. Kunci dari semuanya adalah aktif, inovatif, dan komunikatif,” katanya.

Dikatakan dia, merunut pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap pejabat struktural/ pimpinan berwenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran. Bila pimpinan tidak menjatuhkan sanksi, maka pimpinan yang akan diberikan sanksi. “Oleh karena itu, kami harap pemimpin kami harapkan bisa menjadi teladan bagi anak buahnya. Jangan melakukan penyimpangan, sehingga Kejaksaan Negeri (Kejari) turun,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo, Joko Triyono meyakinkan jika mutasi itu tidak memiliki muatan politis. Yang dilakukan Bupati untuk memaksimalkan kinerja dan penyegaran personil. Khusus mutasi dan rotasi eselon III, Joko Triyono mengatakan jika didasarkan pada proses kenaikan eselon. “Syarat eselon II itu harus sudah jadi eselon III sebanyak II kali. Ini yang kami lakukan,” ujarnya. Murniati