60 Persen BOS Diselewengkan

60 Persen BOS Diselewengkan

314

 

BOS itu adalah dana bukan bantuan, jadi dana BOS disini sangat diperlukan adanya transparansi

 

BOSSOLO – Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dedy Gumelar mengkritisi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang secara ini belum tepat secara implementasinya. Bahkan menurut mantan komedian yang akrab disapa Mi’ing itu, diketahui bahwa 60 persen atau separuh lebih pihak sekolah telah melakukan penyelewengan dana BOS.

Pria yang memiliki nama lengkap Dedy Suwandi Gumelar itu mengatakan penyelewengan dana BOS dikarenakan tidak sesuainya penggunaan BOS dengan 13 item pendanaan yang telah diatur dalam undang-undang. Sebanyak 13 item itu yakni pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler, kegiatan ujian, pembelian habis pakai, langganan daya dan jasa, hingga perawatan sekolah. BOS juga digunakan untuk pembayaran honorarium bulanan, pengembangan profesi guru, membantu siswa miskin, pembiayaan pengelolaan BOS, dan pembelian perangkat komputer.

“Yang kami sorot di sini adalah apakah betul dana BOS sudah tepat? Sebenarnya itu (BOS red) tidak tepat bagi anggaran pendidikan,” ungkap Dedy seusai menjadi pembicara di acara Diskusi Publik tingkat nasional mengenai dunia pendidikan di Kusuma Sahid Prince Hotel, Solo, Rabu (13/3).

Dedy menambahkan jika dana BOS itu adalah dana bukan bantuan, jadi dana BOS disini sangat diperlukan adanya transparansi baik kepada sekolah maupun orangtua siswa. Kurangnya transparansi ke pihak orangtua dikarenakan kurangnya sosialisasi orangtua tentang BOS baik yang menyangkut seragam dan transport siswa.

Pembagian dana BOS sendiri di seluruh Indonesia juga masih belum merata. Beberapa daerah masih belum mendapatkan dana BOS untuk membantu fasilitas pendidikan yang memadai. “Yang penting berkeadilan jangan pemerataan. Kasihan kalau pemerataan karena faktor geografis yang berbeda, untung yang ada di kota besar seperti Jakarta dan Solo, dan yang kota terpencil jelas akan rugi,” tutupnya.

Pada agenda diskusi publik sendiri dihadiri oleh 45 undangan yang terdiri dari berbagai kalangan, seperti beberapa LSM tingkat nasional, dinas pendidikan, anggota DPRD, dewan pendidikan, serta perwakilan dari perguruan tinggi dan sekolah. Kegiatan tersebut terselenggara karena kerjasama antara Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) dengan Program Representasi (prorep) USAID Indonesia ini dan membahas mengenai “Sejauh Mana Peran Pengawasan Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah.”

Dony Suryadi

BAGIKAN