JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Akuisisi Benteng, Pemilik Vastenburg Dilobi

Akuisisi Benteng, Pemilik Vastenburg Dilobi

509
BAGIKAN
LABELISASI CAGAR BUDAYA--Suasana bangunan Benteng Vastenbur, Solo, Selasa (7/2). Meskipun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Registrasi Nasional Cagar Budaya belum selesai dibahas, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta siap melabeli ratusan cagar budaya yang tercatat di Solo. Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo
LABELISASI CAGAR BUDAYA–Suasana bangunan Benteng Vastenbur, Solo, Selasa (7/2). Meskipun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Registrasi Nasional Cagar Budaya belum selesai dibahas, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta siap melabeli ratusan cagar budaya yang tercatat di Solo. Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo

BALAIKOTA-Pemkot Solo berupaya melobi para pemilik sertifikat tanah Benteng Vastenburg, agar bisa diakuisisi atau diambil alih Pemkot. Namun, Walikota Hadi Rudyatmo, tak bisa menjamin proses lobi itu rampung kapan.

Terlebih, ia tak bisa memastikan apakah APBD bisa mendukung upaya akuisisi aset Vastenburg. Apalagi, setelah kalangan Dewan menentang usulan pengajuan Rp 40 miliar ke APBD untuk akuisisi aset benteng itu.

”Karena dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2012 juga tidak diberikan untuk akuisisi aset Vastenburg. Salah satu cara yang bisa dilakukan ya lobi-lobi pada pemilik sertifikat tanah Vastenburg. Syukur-syukur mereka mau menyerahkan tanah mereka ke negara,” kata Rudyatmo, Rabu (27/3).

Menurutnya, Pemkot hanya menjalankan kewajibannya, untuk berupaya mengembalikan pengelolaan aset cagar budaya ke tangan negara. Cara yang logis, yakni, negara mengganti rugi pada pemilik sertifikat tanah benteng.

Soal perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) para pemilik aset Vastenburg, katanya, itu kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, karena UU Cagar Budaya mengamanatkan situs cagar budaya dilindungi negara, Rudyatmo, berujar, penguasaan aset Benteng Vastenburg oleh swasta tetap dibatasi atau diatur.

”Penentuan kawasan budaya dipertegas UU 10/2011 tentang Cagar Budaya. Ini yang dijadikan pegangan Pemkot, kalau ada yang ingin memperpanjang HGB. Salah satunya sudah diterapkan di situs Vastenburg,” ujarnya.

Rudyatmo mengatakan, jatah waktu HGB hanya diberikan 20 tahun bagi pemegang HGB untuk mengunakan bangunan. Tapi, jika selama 20 tahun kondisinya bangunan itu ditelantarkan, HGB bisa dicabut.

”Sepanjang Pemkot tidak memanfaatkan bangunan Vastenburg, tidak masalah. Namun, jika ada rencana Pemkot memanfaatkan bangunan, harus diurus administrasinya sesuai aturan,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Solo, Anung Indro Susanto mengatakan, ada delapan program skala prioritas pembangunan Pemkot Solo sesuai dengan Musrenbangkot. Yakni ekonomi masyarakat, budaya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, kondusivitas dan kota layak anak. ”Benteng Vastenburg tidak menjadi prioritas, sehingga tidak dapat pos anggaran di tahun ini,” ujar Anung.

Menurut Anung, awalnya, masalah  Vastenburg masuk program penyelamatan dan pelestarian heritage dengan merencanakan pemberian anggaran perawatan. Tapi, karena bukan aset Pemkot, rencana itu sulit direalisasikan. Sehingga cara yang  logis adalah akuisisi aset Vastenburg.

Sekda Solo, Budi Suharto berpendapat sama. Menurutnya, program urusan wajib akan lebih diutamakan Pemkot. Kalau ada yang lebih wajib ketimbang urusan Benteng Vastenburg akan ditinggalkan.  ”Silpa diutamakan untuk kebutuhan wajib dan prioritas seperti program pendidikan dan kesehatan yang kini belum tuntas,” kata Sekda. Muhammad Ismail