JOGLOSEMAR.CO Foto Anas Minta Kasusnya Dihentikan

Anas Minta Kasusnya Dihentikan

312
BAGIKAN

Tersangka Hambalang Bertambah

Anas Urbaningrum. (ant)
Anas Urbaningrum. (ant)

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya Teuku Bagus Mukhamad Noor sebagai tersangka baru dugaan korupsi Proyek Hambalang, Jumat (1/3). Sementara tersangka korupsi Hambalang lainnya, Anas Urbaningrum, mengajukan permohonan penghentian penyidikan hingga kasus bocornya Sprindik penyidikan terkait Anas dituntaskan oleh Kemite Etik.

Juru bicara KPK Johan Budi menjelaskan Teuku Bagus diduga telah merugikan negara atas perbuatannya sebagai pihak kontraktor dalam proyek senilai Rp 2,5 triliun itu. Proyek Hambalang adalah proyek pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Jawa Barat.

“Penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup dan bisa disimpulkan ada keterlibatan atas nama TBMN dalam kaitannya proses penyidikan tindak pidana korupsi sport center Hambalang tahun 2010-2012,” kata Johan Budi di Jakarta, Jumat (1/3). KPK menyangkakan Teuku Bagus dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Johan menegaskan KPK tidak berhenti dalan menyidik kasus Hambalang ini, terutama setelah ditetapkannya satu tersangka lagi. Menurut dia KPK masih mengembangkan kasus itu apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus itu. “Tentu penanganan semua kasus, tindak lanjutnya penetapan orang jadi tersangka akan diikuti langkah penelusuran aset yang bersangkutan,” ujarnya. Selain itu menurut Johan, KPK juga meminta pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri apakah ada transaksi mencurigakan pada rekening tersangka.

Hentikan Penyidikan

Terpisah, pengacara Anas Urbaningrum, Firman Wijaya mendatangi KPK untuk meminta agar kasus Anas dihentikan sementara. Firman memohon proses penyidikan kliennya ditunda hingga Komite Etik KPK mengeluarkan keputusan soal bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terhadap Anas beberapa pekan lalu.

Firman mengatakan bocornya sprindik itu akan berimplikasi terhadap keabsahan status hukum Anas beserta penyidikannya. Terlebih lagi, tutur Firman, jika dalam putusan komite etik terbukti ada keterlibatan pimpinan KPK yang memaksakan status hukum Anas. “Saya minta mereka optimalkan pemeriksaan agar integritasnya terjaga,” kata Firman.

Namun permohonan pihak Ana situ langsung ditolak oleh KPK. “Tanggapan terhadap pernyataan pengacaranya Anas, KPK tidak bisa menghentikan penyidikkan. Ketika kasus sudah naik ke proses penyidikan. KPK tidak bisa mengeluarkan SP3. Jika menghentikan penyidikan KPK melanggar UU,” ujar Jubir KPK, Johan Budi.

Menurutnya, proses pengusutan draf Sprindik bocor oleh komite etik dan penyidikan terhadap kasus yang menjerat Anas adalah dua hal yang berbeda. “Proses di komite itu pro yustisia, proses yang berbeda. Jadi jangan dicampur adukan dengan proses tersangka AU. KPK tidak mungkin menghentikan proses penyidikan,” ujar Johan.

Untuk diketahui, dalam audit BPK terkait proyek Hambalang menyimpulkan ada indikasi penyimpangan peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan berbagai pihak dalam proyek Hambalang. Indikasi kerugian negara sampai pemeriksaan per 30 Oktober 2012 mencapai Rp 243,66 miliar.

Dalam kasus itu KPK telah menetapkan mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng dan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Terakhir, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dijadikan tersangka karena diduga menerima gratifikasi terkait dengan proyek ini.

Andi ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Menpora dan pengguna anggaran proyek Hambalang. Andi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Deddy ditetapkan tersangka terkait jabatannya dulu sebagai Kepala Biro Perencanaan Kemenpora. Deddy diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). KPK menyangkakan Deddy dengan pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Anti-SBY

Sementara perlawanan yang dilakukan oleh loyalis Anas Urbaningrum terus bergulir. Aliansi Nasional Anti-SBY (ANAS), kemarin mendirikan Posko Perlawanan terhadap SBY di Rumah Anas di Duren Sawit.  “Mas Anas katakan setelah datang dari Yogyakarta dia akan berdiskusi dengan kita kembali sambil membuka Posko perlawanan di rumahnya Anas,” tegas Koordinator ANAS Asbit Panatagara.

Asbit mengajak dan menyerukan kepada seluruh elemen gerakan se-Indonesia untuk hadir ke kediaman Anas, untuk menggelar diskusi. “Kita akan berdiskusi sekaligus konsolidasi membangung kekuatan, karena di kediaman Anas ini kita jadikan titik sentral perlawanan terhadap SBY,” terangnya. Diskusi tersebut, lanjut Asbit, ditujukan untuk mengembalikan citra Anas yang kini tercoreng.  Antara | Detik