JOGLOSEMAR.CO Daerah Wonogiri Aturan Denda Meter PDAM Harus Diubah

Aturan Denda Meter PDAM Harus Diubah

420
BAGIKAN

Meteran hilang, pelanggan mengganti Rp 310.000

Asesoris turut hilang, denda Rp 475.000 (Ketentuan Pasal 9 Ayat 10 dalam SK Direktur PDAM Giri Tirta Sari).

 

Ilustrasi
Ilustrasi

WONOGIRI-Aturan dalam Keputusan Direktur PDAM Giri Tirta Sari bahwa pelanggan harus menanggung denda atas meteran yang hilang, dinilai tidak adil. Oleh karenanya, aturan itu harus diubah.

Anggota Komisi B DPRD Wonogiri, Martanto mengatakan, jika aturan itu bertujuan agar PDAM juga mendapat keuntungan, menurutnya boleh saja. Namun ia mengingatkan pentingnya mengutamakan asas keadilan kepada pelanggannya.

“Pelanggan mana yang mau meterannya hilang? Kecuali PDAM bisa membuktikan kalau meteran itu sengaja dihilangkan pelanggan. Jadi beban jangan kepada pelanggan saja, paling tidak dibagi atau bagaimana,” ujar Martanto saat hearing di Ruang Graha Paripurna DPRD, Kamis (14/3).

Dia dengan tegas meminta aturan yang terdapat pada Pasal 9 Ayat 10 itu diubah. Denda disebutkan, bagi pelanggan yang meteran hilang pelanggan wajib mengganti Rp 310.000 dan jika asesoris juga turut hilang, denda mencapai Rp 475.000.

“Asas keuntungan boleh saja seperti tadi dikatakan pihak PDAM, tapi di mana asas keadilannya? Jangan pelanggan yang disalahkan. Lagi-lagi, tidak ada pelanggan yang ingin meterannya hilang,” lanjutnya.

Kasubbag Pelayanan Langganan PDAM, Hendro Setyatmoko mengatakan akan menyampaikan usulan DPRD itu kepada direktur terlebih dahulu.

Di sisi lain selama dua hari saja sudah ada 18 meteran yang dicuri. Semua berada di wilayah kota.

“Kebetulan Pak Direktur sedang berada di Jakarta ikut diklat. Semua akan kami sampaikan dan kami kaji dan bahas lebih dalam. Sejauh ini baru ada 18 laporan meteran hilang yang masuk. Semua di wilayah sekitar kota,” terang dia.

Sementara itu Kepala Bagian Perekonomian, Edhy Tri Hadyantho mengatakan belum bisa memastikan apakah aturan itu akan diubah atau tidak, karena terkait minimnya kondisi keuangan PDAM. “ Kalau nantinya memang perlu diubah, aturan akan kita ubah,” jelasnya.

Eko Sudarsono