Bakul Galabo Tagih Janji SHP

Bakul Galabo Tagih Janji SHP

175

110113-bud-solo-pedagang galabo menunggak ritribusi 3PASAR KLIWON-Pedagang kuliner malam Gladag Langen Bogan (Galabo), menagih janji UPTD Kawasan Kuliner Disperindag Pemkot Solo, untuk menerbitkan Surat Hak Penempatan (SHP) shelter.

Desakan penerbitan SHP itu, karena selama ini mereka tidak memiliki payung hukum sebagai pengguna shelter untuk berjualan kuliner. ”Kami minta SHP segera diterbitkan. Biar pedagang yang berjualan di Galabo merasa nyaman dan aman,” pinta Ketua Paguyuban Pedagang Galabo, Agung Wahyu Hidayat, kepada wartawan, Rabu (27/2).

Kata Agung, pedagang kuliner malam, khawatir, payung hukum yang dipakai hanya Perwali 15/2011 tentang SOTK UPTD Kawasan Kuliner. Perwali itu, katanya kalah kuat dengan Perda yang jadi payung hukum PKL siang, yang sama-sama berjualan di Galabo.

“Kalau PKL siang kan malah jelas ada Perda-nya. Nah, masak pedagang malam hanya Perwali. Kami minta transparansi mengenai aturan hukum yang mengatur di dalamnya,” ujarnya. Desakan penerbitan SHP itu, katanya, sudah disampaikan kepada Kepala UPTD Kawasan Kuliner, Agus Sisworiyanto.

Baca Juga :  Badko TPQ dan Pemkot Gelar Seleksi Pengajar

Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda realisasi penerbitan SHP shelter tersebut. ”Kami tunggu janji itu. Biar kami tidak khawatir saat ditanya SHP dari instansi lain,” terang Agung.

Agung mengatakan, permintaan SHP shelter Galabo sesuai dengan keinginan semua pedagang kawasan kuliner malam. Dalam rapat dengan UPTD Kawasan Kuliner beberapa waktu lalu,  katanya, membahas banyak hal terkait kemajuan pedagang malam. Antara lain, mengenai iuran uang jasa internal pengelola Galabo Rp 6.000/hari.

”Mulai 1 Maret disepakati uang jasa dari internal pedagang per malam yang semula Rp 15.000 turun menjadi Rp 9.000. Adapun rinciannya, untuk membiayai pengelola sebesar Rp 900.000 kali lima orang/ bulan. Untuk karyawan Rp 600.000 kali 10 orang/ bulan. Listrik Rp1 sampai Rp1,5 juta/bulan,” terang Agung.

Baca Juga :  Ratusan Siswa Sulap Sawah Kering di Seberang Kampus Unisri Jadi Lautan Merah Putih

Pedagang kuliner malam lainnya, Umar, mengeluhkan pembiayaan PDAM yang dirasa berat. ”Sejak Januari, setiap shelter masing-masing ada satu meteran PDAM. Itu sangat membebani pedagang karena tiap satu shelter dibebani biaya Rp 71.000. Padahal penggunaan airnya, kurang dari 10 meter kubik. Kita maunya per grup shelter satu meteran, bukan satu shelter satu meteran,”  kata Umar.

Terpisah, Kepala UPTD Kawasan Kuliner, Agus Sisworiyanto, siap memenuhi keinginan pedagang.  ”Mengenai penerbitan SHP mungkin tahun ini. Asalkan, jangan sampai SHP diperjualbelikan,” paparnya.

Ronald Seger Prabowo

 

BAGIKAN