JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Banwaslu Jateng Temukan Pemilih Ganda

Banwaslu Jateng Temukan Pemilih Ganda

285
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

BANJARSARI-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, menemukan indikasi adannya calon pemilih ganda yang berpotensi mengacaukan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013.

Untuk meminimalisasi hal itu, Banwaslu meningkatkan pengawasan di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng). Anggota Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan Bawaslu Jateng, Juhana, mengatakan, indikasi itu ditemukan di beberapa daerah.

Selain data calon pemilih ganda, juga ada data pemilih yang sudah meninggal dunia, tapi masuk Daftar Pemilih Sementara (DPS). ”Tapi, yang paling banyak ya ditemukannya suara ganda pemilih. Ada juga pemilih yang sudah meninggal dunia dan di bawah umur,” ujarnya, dalam sosialisasi Pilgub 2013, Kamis (28/2).

”Potensi seperti itu, masih bisa terjadi dalam proses Pilgub Jateng tahun ini,” katanya lagi. Indikasi data calon pemilih ganda itu ditemukan para Petugas Pemantau Lapangan (PPL) yang mengecek dengan sistem khusus.

Kendati demikian, ia mengaku, belum bisa memastikan berapa banyaknya temuan data calon pemilih ganda itu. Alasannya, hingga saat ini masih dicek di tiap wilayah kecamatan di sejumlah daerah.

Guna mengantisipasi membengkaknya jumlah pemilih Pilgub, Banwaslu Jateng minta seluruh masyarakat aktif mengawasi jalannya Pilgub Jateng pada 26 Mei mendatang. “Kami minta, setiap warga terlibat menjadi PPL di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Sistem pengawasan yang diterapkan pada tahun ini, katanya, adalah dengan menerjunkan 10.600 PPL di Jateng. Terdiri dari tiga petugas dari Bawaslu Provinsi, masing-masing tiga orang dari Panwaslu Kabupaten/Kota. Kemudian, Panwaslu Kecamatan dan sisanya ada sebanyak 8.773 PPL yang melakukan Pengawasan Data Pemutakhiran Pemilih (PDPP).

”Kita terjunkan petugas pengawas Pemilu sebanyak itu, juga dimaksudkan untuk menekan keterlibatan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam politik praktis. Kami mengimbau, mereka untuk menjaga netralitas,” paparnya.

Netralitas PNS, menurut dia, harus perlu dijaga karena keberadaan mereka sangat terikat Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS. Kata dia, jika terlibat, maka Banwaslu Jateng mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas. ”Kita akan cermati indikasi pelanggarannya seperti apa. Sebab, mereka juga terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin PNS,” ucapnya.

Apalagi, saat ini juga telah bermunculan Bakal Calon Gubernur dari pihak incumbent atau petahana, meski belum secara resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Guna mengantisipasi keterlibatan PNS dalam Pilgub Jateng, Banwaslu tengah berancang-ancang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi untuk kalangan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota di Jateng. Fariz Fardianto