Buron Korupsi PNPM Sleman Ditangkap di Riau

Buron Korupsi PNPM Sleman Ditangkap di Riau

290
pnpm
pnpm mandiri

SLEMAN– Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman berhasil mengamankan tersangka dugaan kasus korupsi PNPM Mandiri Kecamatan Minggir, Utami Dewi, di Siak, Riau, Sabtu (2/3). Penangkapan itu dilakukan bersama tim gabungan dari Kejari Siak dan Monitoring Centre Kejaksaan Agung (Kejagung).

Jacob Hendrik, Kepala Kejari Sleman mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi mengenai keberadaan tersangka, Kamis (28/2) melalui Monitoring Centre Kejagung. Kemudian, tim Kejari Sleman yang dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasie) Pidana Khusus (Pidsus), Mohammad Anshar, segera berangkat ke Siak.

Meskipun sebelumnya dikabarkan sakit, dokter yang merawatnya sudah mengizinkannya untuk dibawa ke Yogyakarta. Ia langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan. “Saat ditangkap, tersangka tidak melakukan perlawanan,” kata Jacob di Bandara Adisutjipto, Minggu (3/3).

Menurutnya, tersangka merupakan bendahara unit pengelola kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tahun 2006 – 2010. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, kata Jacob, Kejari menetapkannya sebagai tersangka di tahun 2012 lalu.

Namun, saat dilakukan pemanggilan, Utami dinilai kurang koperatif. Bahkan, diketahui menghilang dari Sleman. Jacob mengatakan, tersangka sengaja menghindar dari pemeriksaannya. “Dia masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) selama satu setengah bulan,” ujarnya dilansir Tempo.

Modal Informasi

M. Anshar Wahyudi, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman, mengatakan, pihaknya memperoleh informasi bahwa Utami bersembunyi di rumah suaminya di Siak, Riau. Bermodal informasi itu, timnya pun berangkat menuju Riau, Kamis (28/2). Kemudian pada Sabtu sore, (2/3), Utami ditangkap.

Tersangka, sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan, tidak menyetor uang pinjaman kelompok masyarakat ke kas PNPM Mandiri. Tetapi dana itu digunakan untuk keperluan pribadi. Tersangka korupsi itu dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. “Uang digunakan untuk kepentingan pribadi,” ucapnya.

Uang yang diselewengkan itu adalah dana pengembalian pinjaman dari 70 kelompok masyarakat yang mendapatkan kucuran dana program itu. Tak tahan godaan, ia justru memakai uang itu untuk kebutuhan pribadi.

Cisilia Perwita S

BAGIKAN