JOGLOSEMAR.CO Daerah Wonogiri Dana Infrastruktur Desa Disunat 30 Persen

Dana Infrastruktur Desa Disunat 30 Persen

226
BAGIKAN

“Dari laporan Kadus di sana, dana IP yang didapat sebanyak Rp 15 juta. Namun setelah turun, hanya menjadi Rp 10 juta.”

Dwi Hatmoko

Anggota Komisi C DPRD Wonogiri

WONOGIRI-Dana proyek Infrastruktur Pedesaan (IP) 2012 yang mayoritas digunakan untuk membangun rabat jalan beton, dipersoalkan warga. Pasalnya, dana tersebut disunat alias tak lagi utuh ketika sampai di tingkat dusun.

Informasi tersebut diterima wakil rakyat asal Dapil I yang meliputi Kecamatan Wonogiri, Selogiri, Manyaran, Wuryantoro, dan Eromoko, Dwi Hatmoko. Ia menerima keluhan dari warga saat menggelar reses di Dusun Ngargosari, Desa Tempurharjo, Eromoko., beberapa waktu lalu. Namun ia menduga, hal itu juga bisa terjadi di dusun, desa, dan kecamatan lain.

“Dari laporan Kadus di sana (Ngargosari), dana IP yang didapat sebanyak Rp 15 juta. Namun setelah turun, hanya menjadi Rp 10 juta,” tutur Dwi Hatmoko yang juga anggota Komisi C DPRD Wonogiri ini.

Menerima informasi tersebut, pada awalnya sebelum tahu nominal bantuan, ia mengira potongan tersebut hanya berupa pajak yang tak begitu banyak. “Tapi setelah tahu nominalnya (sebesar itu), sepertinya kalau pajak tidak sampai sebanyak itu,” jelasnya.

Menurut wakil rakyat dari Fraksi PKS ini, potongan dalam rentang 10 hingga 14 persen masih wajar karena potongan itu biasanya berupa pajak. Namun ternyata potongan tersebut sudah di atas 30 persen, sehingga menjadi tidak wajar.

“Menurut Kadus tadi, dirinya lalu bertanya ke dusun lain dan juga ada pengurangan dana seperti itu, hanya saja besarnya bervariasi. Kami harap pihak Pemkab mengevaluasi dengan cermat agar negara tidak dirugikan,” lanjutnya.

Terpisah, Kepala Bagian Pembangunan Setda Wonogiri, Aris Tribudoyo mengaku belum mengetahui adanya informasi seperti itu. Potongan dana IP menurutnya memang ada, hanya saja seharusnya tidak sebanyak itu. “Potongan memang ada. Detilnya, tiga persen untuk operasional dan sekitar 10 persen untuk pembayaran pajak. Kalau sampai sebanyak itu jelas tidak wajar. Bisa saja memang ada oknum yang sengaja seperti itu, akan kami cek,” terang dia.

Dia menambahkan, pengecekan yang dilakukan juga termasuk cek fisik hasil jadi proyek. Jika memang ada yang tidak sesuai dengan gambar maka bisa dikatakan menyimpang. “Tapi secara umum, evaluasi pengecekan fisik telah kami lakukan di semua wilayah yang mendapatkan dana IP. Hasilnya tidak ada yang menyimpang dari gambar,” katanya.

Pada tahun 2012, anggaran dari APBD untuk dana IP ini sebanyak Rp 12,1 miliar untuk sekitar 500 titik di semua kecamatan.

Eko Sudarsono