Dana Perawatan Jalan Underpass Belum Jelas

Dana Perawatan Jalan Underpass Belum Jelas

391

Jika perbaikannya menggunakan uang daerah, APBD Sukoharjo bisa jebol

UNDERPASS MAKAM HAJI- Pekerja sedang mengerjakan pembangunan underpass yang nantinya akan dibuka para 20 Maret mendatang. Foto diambil Rabu (6/3). Joglosemar/ Murniati
UNDERPASS MAKAM HAJI- Pekerja sedang mengerjakan pembangunan underpass yang nantinya akan dibuka para 20 Maret mendatang. Foto diambil Rabu (6/3). Joglosemar/ Murniati

SUKOHARJO-Rencana pembukaan jalan underpass di Makamhaji pada 20 Maret mendatang menimbulkan masalah baru. Pasalnya, dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemeliharaan jalan belum dikucurkan, sedangkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak bisa mengucurkan dana untuk jalan tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Sukoharjo, Nurjayanto menyebutkan, dana APBD tidak bisa mengalir pada jalan yang bukan aset Pemkab. APBD bisa mengalokasikan dana pemeliharaan jalan pasca ada penyerahan aset dari pemerintah pusat ke Pemkab. Jika tetap dikucurkan sebelum serah terima, maka akan ada peringatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jalan di bawah jembatan underpass itu apakah sudah mendapatkan alokasi dana pemeliharaan dari pusat? Kalau APBD, jelas tidak bisa, karena itu bukan aset Pemkab,” kata dia, Rabu (6/3).

Baca Juga :  Sukoharjo Berangkatkan 26 Anggota Pramuka ke Raimuna Nasional 2017

Guna mendapatkan kepastian, pekan depan DPRD akan menanyakan langsung kepada Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Ini akan menjadi jawaban dari permasalahan pembiayaan pemeliharaan jalan yang 15 April mendatang diperkirakan rampung itu.

Tidak hanya jalan di underpass, politisi PDIP itu juga menyatakan dampak pembangunan terowongan bawah tanah itu juga berimbas pada kerusakan jalan. Jika perbaikannya menggunakan uang daerah, lanjut dia, APBD Sukoharjo bisa jebol. Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah pusat juga mengalokasikan dana untuk pemeliharaan jalan di sana.

Sekretaris Komisi III DPRD Sukoharjo, Sunoto mengungkapkan selama ini masyarakat banyak mengeluhkan dampak pembangunan tersebut. Di antaranya jalan rusak. “Selama ini kami sebagai tumpuan maki-makian warga. Mereka menginginkan pembangunan underpass bisa secepatnya selesai,” kata dia.

Baca Juga :  Sumur Dalam Disiapkan Antisipasi Kekeringan di Sukoharjo

Kepala Desa (Kades) Makam Haji, Zaenuri mengungkapkan, pihaknya sudah tidak bisa mengatasi masalah kerusakan jalan. Dari catatan pihak desa, Jalan Tiga Negeri kondisinya paling parah dibandingkan dengan lainnya. Menurutnya, warga tidak mungkin iuran lagi karena selama ini sudah merogoh uang pribadi untuk memperbaiki jalan itu. “Jalan di sana sangat rusak, lantas kira-kira siapa yang akan menanggungnya? Kalau masyarakat lagi ya kasihan,” kata Zaenuri saat menghadiri hearing soal underpass di gedung DPRD, beberapa waktu lalu.

Menanggapi masalah itu, perwakilan PT KAI Daops VI Yogyakarta, Santosa mengaku tidak mengetahui soal pendanaan pemeliharaan jalan. Pertimbangannya, hal itu ranah dari pimpinan pusat. “Jadi, alangkah lebih baiknya jika DPRD menanyakan langsung ke Kemenhub,” ujar dia. Murniati

BAGIKAN