JOGLOSEMAR.CO Daerah Boyolali Ditolak, Balon Kades Methuk Datangi DPRD

Ditolak, Balon Kades Methuk Datangi DPRD

216
AUDENSI PILKADES-Audiensi pimpinan DPRD Boyolali saat menerima bakal calon Kades Methuk Kecamatan Mojosongo, Sarwani dan pendukungnya, yang dinyatakan tidak lolos kelengkapan persyaratan pendaftaran, Senin (4/3). Joglosemar|Ario Bhawono
AUDENSI PILKADES-Audiensi pimpinan DPRD Boyolali saat menerima bakal calon Kades Methuk Kecamatan Mojosongo, Sarwani dan pendukungnya, yang dinyatakan tidak lolos kelengkapan persyaratan pendaftaran, Senin (4/3). Joglosemar|Ario Bhawono

BOYOLALI – Bakal calon (Balon) Kades Methuk, Kecamatan Mojosongo, yang ditolak Panitia karena terlambat memenuhi persyaratan pendaftaran, mendatangi DPRD untuk mengadukan nasibnya, Senin (4/3). Dengan didampingi sejumlah warga pendukungnya, Sarwani kemudian diterima pimpinan dewan, Ketua DPRD S Paryanto, dan dua Wakil Ketua, Sujadi dan Turisti Hindriya. Selain mereka, juga turut hadir Asisten I Setda Boyolali, Syawaludin.

Dalam pertemuan itu, Sarwani mengakui terlambat memenuhi kelengkapan persyaratan pendaftaran, yakni rekomendasi dari Kapolda mengingat dirinya merupakan anggota Polri aktif. Rekomendasi tersebut turun dan diterimanya tanggal 27 Februari, terlambat satu hari dari tenggat waktu pendaftaran.

Menurut Sarwani, dirinya hanya meminta kebijakan supaya pencalonannya diloloskan mengingat dia sudah bekerja keras memenuhi persyaratan. Namun rekomendasi izin atasan tersebut baru diterimanya selang sehari setelah penutupan pendaftaran. “Saya hanya mohon kebijakan,” ungkap dia.

Dijelaskannya, dia sudah mengurus izin atasan itu sejak tanggal 17 Februari. Namun tanggal 26 Februari malam dirinya baru mendapat SMS dari ajudan Kapolda yang menyatakan izin sudah turun dan bisa diambil keesokan harinya. Sehingga baru tanggal 27 Februari dirinya bisa menyerahkan kelengkapan persyaratan ke panitia Pilkades.

Namun kenyataannya, sore harinya panitia Pilkades mengembalikan berkas pendaftaran ke rumahnya. Sarwani dinyatakan tidak bisa diterima sebagai Balon Kades karena sudah melewati batas akhir. Padahal menurut Sarwani, selama proses mengurus izin dari atasan, dirinya juga selalu menjalin kontak melalui telepon dengan panitia Pilkades.

Menanggapi keluhan Sarwani, S Paryanto mengungkapkan dirinya bisa memahami persoalan yang disampaikan. Namun Paryanto menyatakan supaya semua pihak dapat menghormati aturan yang sudah ditetapkan yakni Peraturan Bupati (Perbup), yang dijadikan dasar pelaksanaan Pilkades. Perbup itu juga mendasarkan pada Perda yang disusun eksekutif dan DPRD.

Terkait kebijakan pelolosan, Paryanto menegaskan bahwa semuanya harus mematuhi aturan yang berlaku. Menurutnya, jika ada satu Balon Kades yang mengajukan kebijaksanaan untuk diluluskan di luar ketentuan yang berlaku, dikhawatirkan akan menjadi alasan yang sama bagi Balon-Balon Kades yang lain untuk melakukan hal yang sama. “Artinya ini nanti menjadi tidak adil, harapan kami semuanya mematuhi aturan yang berlaku,” jelas Paryanto. Ario Bhawono

BAGIKAN