JOGLOSEMAR.CO Foto DPP: Alkid Terlarang untuk PKL!

DPP: Alkid Terlarang untuk PKL!

440
BAGIKAN
DILARANG BERJUALAN-Beberapa pedagang kaki lima terlihat berjualan di kawasan Alun-alun Kidul (Alkid), Selasa (19/3). Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Pemkot Surakarta menegaskan bahwa Alkid tidak dibolehkan jadi lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Joglosemar/Yuhan Perdana
DILARANG BERJUALAN-Beberapa pedagang kaki lima terlihat berjualan di kawasan Alun-alun Kidul (Alkid), Selasa (19/3). Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Pemkot Surakarta menegaskan bahwa Alkid tidak dibolehkan jadi lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Joglosemar/Yuhan Perdana

BALAIKOTA-Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Pemkot Solo, menegaskan kawasan Alun-alun Kidul (Alkid) Keraton Surakarta, tidak boleh dijadikan lokasi berjualan para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Larangan itu, sudah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) 17-B/2012 tentang Pengelolaan PKL. Kepala DPP, Subagiyo, mengatakan, merujuk Perwali, lokasi terlarang untuk PKL adalah fasilitas umum, taman kota, jalur lambat, jalur hijau dan cagar budaya.  ”Jika di sana banyak PKL, saya tidak mengatakan dilarang atau tidak, tapi bisa mengartikan sendiri isi Perwali itu,” katanya, Selasa (19/3).

”DPP tidak mengurusi soal keberadaan PKL di Alkid. Kalau mengurusi, pasti menarik retribusi kepada mereka. Namun, sekali lagi DPP tidak tahu menahu, soal kewenangan siapa ada PKL di sana,” kata Subagiyo lagi.

Ia kembali mengutip Perwali, bahwa kawasan cagar budaya terlarang untuk PKL. Sedangkan Alkid termasuk kawasan cagar budaya bagian dari Keraton Kasunanan Surakarta.

Namun, sejak awal ia sadar, bahwa, DPP dilarang mengelola kawasan itu, karena milik keraton. Sehingga ia tak tahu-menahu jika Alkid disalahgunakan untuk usaha para PKL. Menurutnya, suatu kawasan terlarang boleh dipakai PKL, hanya dengan syarat dapat izin khusus dari

Walikota Solo.

Ia menjelaskan, izin yang diberikan Pemkot, selama ini hanya pada momen-momen khusus. Subagiyo mencontohkan, izin pernah diajukan keraton untuk PKL saat acara sekaten. Kemudian, izin juga pernah diajukan penyelenggara Haul Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi Pasar Kliwon.

Konsekuensinya, setelah momen-momen itu rampung, para PKL juga harus hengkang dan membersihkan kawasan yang dipakai.”Izin PKL yang disetujui Pemkot bukan PKL yang berjualan harian, tetapi pada momen tertentu,” imbuh Subagiyo.

Ditanya, soal pungutan dana kepada PKL, ia mengaku tak tahu siapa yang memungut. Karena, kawasan Alkid di luar kewenangan DPP. Kabid Cagar Budaya Dinas Tata Ruang Kota Solo, Mufti Rahardjo mengatakan, sesuai Kepres 23/1985 tentang Cagar Budaya, Alkid masuk cagar budaya bagian dari Keraton Surakarta.

Sementara itu, Kepala Satpol PP, Sutarjo, mengatakan, Satpol PP hanya berupaya menertibkan PKL dengan menggandeng pihak keraton. Salah satunya, dengan membuat rumusan jam PKL boleh berjualan dan pemasangan rambu. ”Bisa saja nanti PKL mulai diperbolehkan berjualan pukul 12.00 WIB atau pukul 15.00 WIB,” tandasnya. Muhammad Ismail