DPRD Pertanyakan Status Mahmudi dan Alim

DPRD Pertanyakan Status Mahmudi dan Alim

307
Alim Suratno
Alim Suratno

SRAGEN– Menggantungnya status dua anggota DPRD Sragen, Mahmudi Tohpati dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Alim Suratno dari Partai Kebangkitan Bangsa, rupanya menghadirkan beban tersendiri bagi DPRD Sragen. Untuk menyikapi hal itu, DPRD kembali mengirimkan surat ke Gubernur Jawa Tengah terkait kepastian nasib dan status keduanya.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Sragen, Sugiyamto. Kepada Joglosemar, ia mengatakan untuk menanyakan status Mahmudi, DPRD memang terpaksa kembali mengirim surat ke Gubernur Jateng. Surat yang dikirim pekan lalu itu intinya menanyakan kejelasan status Mahmudi menyusul surat penangguhan pergantian antar waktu (PAW) yang diterbitkan Gubernur Jateng terhadap Mahmudi.

“Ya, suratnya sudah dikirim oleh kesekretariatan DPRD ke Gubernur. Intinya kami menanyakan bagaimana kejelasan status Mahmudi dengan munculnya surat penangguhan PAW itu. Apakah yang bersangkutan masih bisa diaktifkan lagi atau bagaimana,” paparnya, Minggu (17/3).

Baca Juga :  Lawan Pemecah Belah NKRI, Ribuan Warga dan Aparat Sragen Gelar Aksi Cuci 1.000 Bendera Merah Putih

Sugiyamto mengakui status Mahmudi memang menghadirkan polemik tersendiri bagi DPRD. Hal itu tak lepas dari keputusan Gubernur yang semula menerbitkan surat pemberhentian untuk Mahmudi, namun tiba-tiba disusuli surat penangguhan PAW.

Hasil konsultasi ke biro hukum dan beberapa institusi yang berbed-beda juga kian membingungkan DPRD. “Oleh karenanya, agar kami bisa mendapat kepastian langkah dan tidak ada permasalahan di kemudian hari, kami memilih kirim surat lagi ke Gubernur. Bagaimana kepastiannya,” urainya.

Berbeda dengan Mahmudi, mengenai nasib anggota DPRD FPKB, Alim Suratno yang terjerat dugaan korupsi dana bansos APBD Propinsi, Sugiyamto mengatakan relatif tidak bermasalah.

Baca Juga :  Usai Ringkus Jaringan Perampok Sadis, Polres Sragen Bongkar Penadah Truk Rampokan. Sindikatnya Bikin Geleng Kepala

Menurutnya, surat permohonan PAW untuk Alim sudah lama dikirimkan ke Gubernur sejak DPP PKB memberhentikannya dari kader PKB. DPRD hanya tinggal menunggu surat persetujuan Gubernur terkait PAW Alim yang baru saja ditangkap oleh Polres atas kasusnya itu.

Sekretaris Fraksi PKB, Faturrahman mengatakan sejak diberhentikan oleh DPP setahun silam, secara institusi keberadaan Alim di DPRD juga sudah tidak ada kaitannya dengan PKB. Mengenai proses pergantian antar waktu (PAW) sudah dijalankan kendati hingga kini belum terwujud lantaran Alim melakukan gugatan hukum.

“Jadi selama setahun ini dia di DPRD mewakili siapa dan partai mana kami juga tidak tahu. Yang jelas dia sudah bukan kader PKB lagi,” tegasnya. Wardoyo

BAGIKAN