Dua Pasal MoU Pasar Kartasura Janggal

Dua Pasal MoU Pasar Kartasura Janggal

499

Dewan: Pemkab Harus Menempuh Jalur Hukum

TERBENGKALAI- Pasar Kartasura terlihat terbengkalai karena PT Adimas tidak melakukan renovasi, Rabu (13/3). Jogosemar/ Murniati
TERBENGKALAI- Pasar Kartasura terlihat terbengkalai karena PT Adimas tidak melakukan renovasi, Rabu (13/3). Jogosemar/ Murniati

SUKOHARJO- DPRD Sukoharjo mendesak Pemkab segera menyikapi kejanggalan perjanjiannya dengan PT Adimas dalam program renovasi Pasar Kartasura. Bahkan, Pemkab direkomendasikan untuk menempuh jalur hukum.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Sukoharjo, Syarif Hidayatullah kepada wartawan di gedung Dewan. Dikatakan, sebagai Komisi yang konsen dalam hal perizinan, pihaknya meminta Pemkab segera menindaklanjuti temuan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sukoharjo. Di mana, terdapat dua pasal yang direvisi namun dinilai janggal karena tidak ada paraf dan tanggalnya.

“Perjanjian adalah ikatan hukum antara kedua belah pihak. Untuk masalah perjanjian Pasar Kartasura, kami harap Pemkab menempuh jalur hukum,” kata dia, Rabu (13/3).

Baca Juga :  Budidaya Ikan Nila Jadi Terobosan Baru di Desa Trangsan

Menurutnya, perubahan pasal tanpa dilengkapi keterangan dan paraf,  adalah indikasi penyimpangan. Politisi PDIP itu menegaskan jika selama ini PT Adimas Semarang telah melanggar ketentuan dari Memorandum of Understanding (MoU) soal renovasi pasar itu.

Hal itu ditandai dengan banyaknya keluhan dari sejumlah pedagang. Di mana, mereka mengeluhkan jika selama ini fisik pasar tidak diperbaiki. Bahkan, untuk merenovasi pasar dilakukan oleh para pedagang dengan menggunakan uang pribadi.

Syarif menilai jika indikasi wanprestasi sangat kental.  Maka dari itu, masalah tersebut harus diusut melalui ranah hukum.  “Pemkab bisa menuntut itu,” katanya lagi.

Terkait kemungkinan revisi, dirinya mengaku sah-sah saja dilakukan. Hal ini menjadi penyebab dari perkembangan yang ada. “Kalau ingin direvisi ya silakan saja. Asalkan tidak merugikan Pemkab,” ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Sukoharjo itu.

Baca Juga :  Warga PSHT Diminta Ikut Jaga Kamtibmas

Sekretaris Fraksi Bintang Persatuan Kebangkitan Nurani, Sumarno Budi Pranoto menambahkan, berharap masalah tersebut segera diselesaikan. Pasalnya, semakin lama terbengkalai, maka pedagang akan makin susah. “Ini menjadi pengalaman sangat berharga bagi Pemkab. Jangan sampai Pasar Kartasura terbengkalai,” kata Sumarno.

Sebelumnya, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Sukoharjo, Teguh Pramono mengatakan, perjanjian antara Pemkab dan PT Adimas ada kejanggalan. Pasalnya, ada dua revisi pada pasal delapan dan 10 direvisi.  Anehnya, revisi itu hanya ditempelkan melalui kertas dan dimasukkan dalam dokumen perjanjian tanpa disertai paraf dan tanggal.  *** Murniati

BAGIKAN