JOGLOSEMAR.CO Daerah Wonogiri Harga Gabah Wonogiri Kalah di Tangan Tengkulak

Harga Gabah Wonogiri Kalah di Tangan Tengkulak

520
BAGIKAN
SULIT KERING - Petani di Desa Bulan, Kecamatan Wonosari menjemur gabah panen, Minggu (17/3). Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat gabah milik petani sulit kering. Joglosemar/Angga Purnama
Ilustrasi

WONOGIRI-Harga jual gabah saat panen raya setiap tahunnya pasti mengalami penurunan. Padahal upah buruh tani juga tak murah. Alhasil, petani semakin menderita karena sudah keluar banyak modal, hasilnya tak menjanjikan.

Bambang, seorang petani, Bambang (50), warga Ngadirojo Kidul, Ngadirojo mengatakan, sepekan lalu harga gabah kering masih Rp 4.500 per kilo, tapi sekarang sudah Rp 3.500. “Tiap panen raya seperti ini padahal upah untuk buruh juga tinggi. Sekarang upah Rp 40.000 per hari sudah jarang, kebanyakan Rp 50.000 sampai Rp 60.000 per hari,” keluhnya, Minggu (24/3).

Menanggapi hal itu, wakil rakyat asal Ngadirojo, Sulardi, mengatakan bahwa sudah lama Pemkab disalip tengkulak. “Sudah lama Pemkab disalip tengkulak. Di Wonogiri ini, potensi perekonomian 68 persen dari petani, tapi hingga saat ini perhatian untuk normalisasi harga saat panen raya belum ada,” ujar Sulardi yang getol memperjuangkan nasib petani ini.

Ia pun mengatakan, KUD juga banyak yang mati suri. “Paling hanya untuk membayar rekening listrik. Pupuk juga kalah dengan pedagang lokal. Anggaran untuk arah ini memang belum ada dari APBD, padahal seharusnya bisa,” katanya.

Menurutnya, bentuk perhatian Pemkab itu bisa dengan membentuk badan seperti BUMD yang nantinya akan memberikan bantuan modal bagi kelompok-kelompok tani. Kelompok tani yang membeli hasil panen petani saat harga turun, dan gabah distok hingga harga jual kembali naik, baru dijual kembali. “Kepada KUD juga bisa diberikan bantuan modal untuk hal yang sama, hanya saja perlu pembenahan di tingkat kepengurusan. Cari orang yang benar-benar bisa dipercaya. Terlebih banyak KUD yang mati suri. Gudang KUD sudah mangkrak10  tahun lebih karena kalah bersaing dengan tengkulak,” lanjutnya.

Ia pun mengaku telah menyampaikan ide tersebut kepada dinas terkait, agar segera disampaikan kepada bupati. “Kini tinggal menunggu komitmen Pemkab terkait hal ini,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Guruh Santoso mengatakan kendala utama, jika memang ada anggaran untuk itu, adalah individu pengurus keuangannya. “Sebagai contoh di Gapoktan, terkadang kalau ada keuntungan dipergunakan sendiri. Itu kendalanya jika permodalan diserahkan untuk dikelola kelompok. Jadi gampang-gampang susah,” jelas dia.

Eko Sudarsono