JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Izin Bank DKI Diduga Bermasalah

Izin Bank DKI Diduga Bermasalah

289
BAGIKAN

bank dkiBALAIKOTA-Kantor Bank DKI cabang Solo diduga belum mengantongi izin Amda Lalin. Pasalnya, Dishubkominfo mengaku belum pernah merima pengajuan pembuatan Amda Lalin dari bank itu.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo, Yosca Herman Soedrajad, mengatakan, proses izin Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Amda Lalin) suatu bangunan, diawali dulu dengan izin peruntukan ruang.

Setelah itu, baru pengajuan izin gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). ”Proses IMB sebagai pintu masuknya untuk perizinan suatu bangunan. Tetapi jika bangunan sudah ada sementara Amda Lalin dibuat, juga jadi masalah,” ujar Yosca, Rabu (20/3).

Kata  Yosca, salah satu komponen IMB adalah izin Amda Lalin. Jika belum ada pengajuan IMB, Dishubkominfo, katanya, tidak tahu,  apakah bank yang diresmikan Gubernur DKI, Joko Widodo itu sudah mengantongi izin Amda Lalin atau belum.

Menurutnya, jika izin Amda Lalin belum diketahui, pihaknya juga belum mengetahui peruntukan bangunan itu. ”Amda Lalin sangat penting, agar kami juga tahu bangunan itu untuk apa. Apakah hotel, mal, atau perkantoran,” imbuh dia.

Yosca menjelaskan, Dishubkominfo perlu tahu soal Amda Lalin Bank DKI, karena ada berbagai tahapan izin terkait. Jika IMB dan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) ditolak, maka Dishub tidak perlu menerbitkan izin Amda Lalin. ”Saya tak tahu, apakah Bank DKI baru proses pengajuan atau tidak. Yang jelas Dishub belum pernah membuatkan izin Amda Lalin,” paparnya.

Bangunan yang digunakan untuk kantor Bank DKI merupakan bekas kantor BRI Syriah. Jika terbukti izinnya bermasalah, kantor bank itu bisa ditutup. Namun sebelum melangkah sejauh itu, kata Yosca, pihaknya akan berkordinasi dulu dengan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) dan Dinas Tata Ruang Kota (DTRK).

Leding sector soal pendirian bangunan, kunci masuknya ke DTRK dan BPMPT. Tetapi yang jelas, kalau IMB belum ada, dipastikan Amda Lalin juga belum,”  tegasnya. Menurutnya, banyak kasus di lapangan, gedung atau bangunan didirikan dulu, kemudian baru mengurus izin.

”Informasi dari BPMPT khusus Bank DKI itu, IPR sudah punya. Kalau hal lain silakan tanya ke dinas terkait,”  kata Yosca.

Sementara itu, Kepala BPMPT, Pujo Hariyanto, membenarkan, kantor Bank DKI cabang Solo itu menempati bekas kantor BRI Syariah. Namun, karena sudah berganti kepemilikan, seharusnya pihak Bank DKI mengurus izin baru. ”Jadi untuk IPR, IMB dan Amda Lalin harus baru. Tidak bisa menginduk di izin bangunan lama,”  katanya.

Adapaun Kepala Bank DKI Cabang Solo, Wahyu Widada, mengaku tidak tahu-menahu soal perizinan. ”Karena kami hanya sebagai petugas teknis di lapangan. Yang mengurus izin, langsung dari kantor pusat di Jakarta,” kata Wahyu. Muhammad Ismail