JOGLOSEMAR.CO Daerah Wonogiri Karut Marut Jumlah Penduduk Rentan Gugatan

Karut Marut Jumlah Penduduk Rentan Gugatan

243
JUMLAH PENDUDUK-Jumlah penduduk di Wonogiri masih menjadi perdebatan hangat karena berkurang hingga 400.000-an jiwa. Termasuk hearing kemarin di Ruang Komisi A DPRD masih membahas hal tersebut, Jumat (1/3). Joglosemar | Eko Sudarsono
JUMLAH PENDUDUK-Jumlah penduduk di Wonogiri masih menjadi perdebatan hangat karena berkurang hingga 400.000-an jiwa. Termasuk hearing kemarin di Ruang Komisi A DPRD masih membahas hal tersebut, Jumat (1/3). Joglosemar | Eko Sudarsono

WONOGIRI-Karut marut data jumlah penduduk di Wonogiri karena berbedanya jumlah antarberbagai sumber data, dinilai rentan digugat oleh partai politik. Berkurangnya jumlah penduduk kini telah mengurangi jatah kursi pada Pileg 2014 menjadi 45 kursi dari sebelumnya 50 kursi.

Hal itu mengemuka dalam jajak pendapat antara Komisi A, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pihak Pemkab yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan, Edi Sutopo, di Ruang Komisi A, Jumat (1/3).

“Pemkab rentan digugat partai politik. Banyak praduga hukum jumlah penduduk Wonogiri 1,2 juta. Berdasar hasil coklit (pencocokan dan penelitian) KPU saja, jumlah penduduk ada 900.000-an lebih,” tegas M Zainudin, anggota Komisi A.

Untuk itu dia ingin agar ada konsolidasi dengan pihak kecamatan terkait DAK2 (Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan) dan bupati diharapkan hadir. “Ini sudah bukan masalah dinas lagi, sudah menjadi tanggung jawab bupati. Konsolidasi kami minta juga mengundang bupati. Dan sebagai pembanding undang pula BPS dan KPU,” imbuhnya.

Anggota Komisi A, Abdullah Rabbani menegaskan, dengan berkurangnya jumlah penduduk konsekuensinya luncuran dana dari pusat juga akan berkurang. “Kalau sudah begitu saya pesimis pembangungan di Wonogiri bisa maju. Selama ini pembangunan terbantu dengan bantuan pusat. Kecuali semua anggota dewan rela tidak digaji dan gaji untuk pembangunan. Tapi jelas itu tidak mungkin,” tegasnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hernowo Narmodo mengatakan konsolidasi berbagai pihak itu akan diakomodir untuk dilakukan. “Untuk waktu kapan masih akan kita bahas,” terang dia.

Zainudin menegaskan dalam konsolidasi harus mengajah pula sepuluh pimpinan harian Parpol.

“Sebelum menempuh langkah hukum ke Kemendagri, kita tempuh cara politik. Kalau perlu semua Parpol di sini, bupati, dinas, dan dewan geruduk Kemendagri lagi agar data diubah,” jelasnya. Eko Sudarsono

BAGIKAN