JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Kasus PPID Layak Dihentikan

Kasus PPID Layak Dihentikan

284
BAGIKAN

BPKP dan Tim Ahli Tidak Mendapati Unsur Melawan Hukum

Keputusan penghentian penyidikan dikarenakan fakta-fakta, teori, asas-asas hukum, yurisprudensi, dan keterangan ahli serta BPKP yang memperkuat kesimpulan memang tidak ada unsur melawan hukum.

SURAT DARI KEJARI SRAGEN SP3 PPIDSRAGEN—Tim Kejari Sragen yang ditunjuk menangani kasus dugaan penyimpangan kasus Proyek Percepatan Infrastruktur Daerah (PPID) tahun 2011 senilai Rp 13,5 miliar menyimpulkan penyidikan kasus tersebut tidak memenuhi unsur untuk dilanjutkan. Selain tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, kesimpulan tersebut juga didasari hasil audit tim ahli dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak mendapati kerugian negara maupun unsur melawan hukum.

Plt Kepala Kejari Sragen, Jeffer Dian melalui Kasie Intel, Ari Bintang mengatakan keputusan penghentian penyidikan dikarenakan fakta-fakta, teori, asas-asas hukum, yurisprudensi, dan keterangan ahli serta BPKP semuanya memperkuat kesimpulan memang tidak ada kerugian negara maupun unsur melawan hukum. Dari BPKP Jateng dalam eksposenya menyimpulkan tidak ada kerugian negara dalam kasus pengerjaan 13 proyek perbaikan jalan yang sempat terlambat pengerjaannya tersebut.

“Hasil audit secara tertulis tim ahli UMS yang dilakukan Ir Suhendro Trinugroho juga menyimpulkan negara malah diuntungkan karena pekerjaan proyek jalan tersebut melebihi kuantitas yang ditentukan. Soal kualitas memang tidak bisa dihitung lagi karena ada beberapa faktor baik cuaca, umur hotmiks, dan intensitas kendaraan yang melintasi, sehingga dianggap sudah tidak obyektif untuk menjadi pemeriksaan,” ujarnya, Selasa (19/3).

Bintang juga menegaskan keputusan penghentian ini murni berdasarkan fakta dan prosedur yang diatur dalam KUHP tanpa ada kepentingan apapun. Soal keraguan terhadap hasil audit tim ahli, ia meyakinkan hasil audit tim ahli dari UMS tersebut sudah memiliki kekuatan pembuktian karena bekerja berdasarkan surat perintah resmi dari Kejari Sragen. Yang bersangkutan juga cukup kapabel karena mengantongi sertifikat sebagai ahli utama pengawas jalan dari Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia maupun Asia Tenggara.

Saat ini, Kejari masih menunggu Surat Permintaan Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikirimkan ke Kejati beberapa waktu lalu. Sementara, kemarin juga tengah dilakukan permintaan keterangan terhadap Ketua Panitia Lelang PPID 2011, Stefanus Priyo Harjanto di ruangan Kasie Intel. Priyo juga menegaskan, proses lelang PPID sudah sesuai prosedur.

Terpisah, Ketua LSM Formas, Andang Basuki mengatakan penerbitan SP3 sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan mengembalikan situasi sosial politik yang sempat terombang-ambing oleh kasus PPID. Selain itu, semua pihak yang sempat dibidik dan dipaksakan untuk salah, bisa kembali mendapatkan ketenangan demi kondusivitas Sragen.

Wardoyo