JOGLOSEMAR.CO Daerah Sukoharjo Menara BTS di Majasto Akan Dibongkar

Menara BTS di Majasto Akan Dibongkar

529
DISEGEL- Satpol PP, Dishubinfokom, dan DPU Sukoharjo menyegel tower BTS yang tidak berizin di Majasto, Tawangsari, Rabu (13/2). Joglosemar/ Murniati
DISEGEL- Satpol PP, Dishubinfokom, dan DPU Sukoharjo menyegel tower BTS yang tidak berizin di Majasto, Tawangsari, Rabu (13/2). Joglosemar/ Murniati

SUKOHARJO- Pemkab Sukoharjo akan membongkar menara telekomunikasi BTS (Base Transceiver Station)  di Desa Majasto, Tawangsari yang sempat diprotes beberapa waktu lalu. Hal ini menyusul tidak diberikannya izin oleh warga sekitar.

“Jadi tower di Majasto harus dibongkar karena warga tidak memberikan izin. Nantinya, kami akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) akan memberikan pemberitahuan kepada lurah setempat dan diharapkan bisa disampaikan kepada pemilik tower,” kata Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Sukoharjo, Djoko Ipung Poernomo, Selasa (5/3).

Soal pembongkaran, menurutnya berada di ranah DPU. Termasuk pemberan deadline pembongkaran bangunan yang berada di sebelah TK Bustanul Athfal (BA) Aisyiyah Majasto itu. “Untuk teknis pembongkaran langsung di bawah pengawasan DPU. Namun, secara normatif nantinya akan ada tahapan pemberitahuan, peringatan hingga pembongkaran paksa. Tapi biasanya pemilik dengan kesadaran sendiri akan melakukan pembongkaran,” ujar dia.

Selain Majasto, pihaknya juga memberikan perhatian kepada enam tower yang belum berizin di Sukoharjo. Dikatakan dia, kemungkinan besar jumlah itu masih akan bertambah. “Tapi saya tidak ingin mendahului dengan mengatakan di lapangan masih banyak tower yang belum berizin. Kami terlebih dahulu akan melakukan pendataan jumlah menara telekomunikasi,” kata dia.

Data KPPT  menyebutkan, ada 150 tower di Sukoharjo. Namun, data Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishubinfokom) lebih banyak, yakni 160 buah. “Kami berpegangan pada tower yang dilengkapi dengan izin. Jadi, hasil pendataan nanti akan dibandingkan dan dicocokkan dengan dinas yang lain,” kata dia.

Data yang dia miliki akan dicocokkan dengan data yang dimiliki oleh DPU selaku leading sectore masalah bangunan dan Dishubinfokom. Dikatakan Djoko, permasalahan tower ini harus segera diatasi. Pasalnya jika nantinya tidak dibatasi, bisa jadi Sukoharjo akan menjadi hutan tower. Peranan kepala desa/ lurah sangat besar. Pertimbangannya, mereka yang pertama kali tahu jika daerahnya akan dibangun tower. “Pemilik tower meminta izin ke tingkat kelurahan sebelum mengajukan izin ke KPPT. Jadi, filter  pertama yang di tingkat desa/ kelurahan,” kata dia di kantornya. Murniati

BAGIKAN