JOGLOSEMAR.CO Daerah Boyolali Merasa Dijegal, Warga Gugat Kades

Merasa Dijegal, Warga Gugat Kades

458
BAGIKAN
GUGAT PILKADES-Kajat alias Sukamto (72), warga Dukuh Randualas, Desa Pulutan, Kecamatan Nogosari, yang merasa diganjal maju dalam Pilkades dan menggugatnya ke Pengadilan Negeri Boyolali, Jumat (15/3).  Joglosemar|Ario Bhawono
GUGAT PILKADES-Kajat alias Sukamto (72), warga Dukuh Randualas, Desa Pulutan, Kecamatan Nogosari, yang merasa diganjal maju dalam Pilkades dan menggugatnya ke Pengadilan Negeri Boyolali, Jumat (15/3).
Joglosemar|Ario Bhawono

BOYOLALI – Merasa dijegal untuk maju sebagai calon Kepala Desa (Kades) pada Pilkades Pulutan, Kecamatan Nogosari, Kajat alias Sukamto (72), warga Dukuh Randualas, Desa Pulutan, Nogosari, menggugat Kades serta Panitia Pilkades setempat ke Pengadilan Negeri (PN) Boyolali.

Kepada wartawan Kajat mengungkapkan, setelah ada pengumuman Pilkades dirinya berniat ikut menyalonkan diri dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Namun ternyata saat dia hendak meminta tanda tangan dan cap pemerintah desa setempat, oleh Kades Pulutan sebagian berkas ditandatangani dan sebagian tidak. “Dua berkas yang tidak ditandatangani, yakni surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal masyarakat, serta surat keterangan terdaftar sebagai penduduk desa,” ungkap dia, Jumat (15/3).

Padahal Kajat mengaku dari kecil hingga saat ini sebagai warga Pulutan. Bahkan seluruh identitasnya, dari akta kelahiran, KTP, ijazah, paspor, maupun sertifikat tanah dan rumah, beralamat di Desa Pulutan. Sehingga pihaknya mempertanyakan alasan pemerintah desa tidak mau menandatangani berkasnya, untuk syarat maju mencalonkan diri sebagai Kades dalam Pilkades 27 Maret mendatang. Salah satu alasan yang sempat dikemukakan menurut Kajat, lantaran dirinya pernah menjabat BPD dengan nama Sukamto.

Ironisnya menurut Kajat, hingga menjelang batas akhir waktu pengumpulan kelengkapan berkas tanggal 5 Maret kemarin, pihak panitia tetap menolak berkas tersebut dan tidak mau menerima berkas administrasi itu setelah ada cap dari Kades. “Inikan berarti hak saya untuk memilih dan dipilih dikebiri, mestinya berkas itu diterima dahulu dan diverifikasi, baru kemudian dikembalikan kalau tidak memenuhi syarat,” jelas dia.

Atas kejadian tersebut kemudian Kajat menlayangkan gugatannya kepada Kades Pulutan, yang juga maju sebagai calon Kades, serta panitia ke PN Boyolali. Kajat menggugat supaya hak-haknya dikembalikan dan menuntut agar Pilkades di Pulutan ditunda hingga proses pengadilan selesai.

Terpisah, Suyitno Kades Pulutan saat dihubungi menyatakan tidak akan berkomentar terkait persoalan tersebut. “Maaf mas saya tidak akan mengurusi masalah itu, biarkan saja karena saya fokus pada Pilkades tanggal 27 Maret besok,” kata dia.

Ario Bhawono