JOGLOSEMAR.CO Pendidikan Akademia MK: Semua Sarjana Bisa Jadi Guru

MK: Semua Sarjana Bisa Jadi Guru

450
BAGIKAN

“Setiap orang boleh diangkat menjadi guru, atau pekerjaan apa saja demi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.”

 

Muhammad Alim

Hakim Konstitusi

Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA —  Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pengujian UU tersebut awalnya dimaksudkan untuk membatasi profesi  guru hanya bagi sarjana pendidikan saja.

“Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (28/3).

MK menyatakan lulusan nonkependidikan dapat menjadi guru atau dosen. Pasal 9 menyebutkan; “Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan sarjana atau program diploma empat.” Sedangkan dalam Pasal 8 menyebutkan; “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”

Menurut Mahkamah, setiap warga negara berhak untuk menjadi guru, bukan hanya mereka yang kuliah di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat diangkat menjadi guru. “Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” ujar Hakim Konstitusi Muhammad Alim  saat membacakan pertimbangan MK, seperti dilansir Vivanews.

Dengan demikian, semua sarjana dan lulusan Diploma 4 di luar kependidikan tetap bisa menjadi guru. Mereka mempunyai kesempatan yang sama dengan lulusan pendidikan keguruan. Selain itu, MK menilai bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, tidak hanya dikhususkan kepada mereka yang tamatan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Seperti diketahui, tujuh orang mahasiswa dari kampus berlatar belakang pendidikan menggugat Undang-undang tentang Guru dan Dosen ke Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum pemohon, Muhammad Sholeh mengatakan, Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah memberi ruang kepada sarjana nonpendidikan untuk menjadi guru. “Hal ini telah menimbulkan diskriminasi pada sarjana yang berlatar belakang kependidikan,” ujarnya dalam sidang pendahuluan di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2012 lalu.

Detik