JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Otoritas PKL Alkid Abu-abu, Pemkot Gamang Bertindak

Otoritas PKL Alkid Abu-abu, Pemkot Gamang Bertindak

334
BAGIKAN
DILARANG BERJUALAN-Beberapa pedagang kaki lima terlihat berjualan di kawasan Alun-alun Kidul (Alkid), Selasa (19/3). Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Pemkot Surakarta menegaskan bahwa Alkid tidak dibolehkan jadi lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Joglosemar/Yuhan Perdana
DILARANG BERJUALAN-Beberapa pedagang kaki lima terlihat berjualan di kawasan Alun-alun Kidul (Alkid), Selasa (19/3). Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Pemkot Surakarta menegaskan bahwa Alkid tidak dibolehkan jadi lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Joglosemar/Yuhan Perdana

KARANGASEM-DPRD Solo bingung menentukan siapa yang berwenang mengatur PKL Alun-alun Kidul (Alkid) Keraton Surakarta. Sementara itu, Walikota Hadi Rudyatmo ragu untuk mengatur PKL, karena lahan Alkid bukan milik Pemkot Solo.

Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto, mengatakan, otoritas menindak PKL Alkid masih abu-abu atau belum jelas. Di satu sisi lahan Alkid di bawah otoritas Keraton Kasunanan. Tapi, soal PKL Pemkot semestinya punya kewenangan.

”Saya itu bingung, keberadaan pedagang di Alkid itu tanggung jawab siapa. Karena masih rancu dan berada di kawasan abu-abu. Memang, itu tanahnya keratin. Tapi untuk pedagangnya itu?,” ujar Honda, Kamis (21/3).

Anggota Komisi III DPRDF Solo, Abdullah AA, menuding pangkal masalah PKL Alkid adalah dari ketidaktegasan Pemkot. Seharusnya, Pemkot dari awal tegas merumuskan peruntukan kawasan Alkid. Apakah untuk rekreasi, tempat jalan-jalan publik atau tempat berjualan.

”Keraton juga tentunya harus ikut menaati peraturan dari Pemkot. Ya ketidaktegasan Pemkot saja sebenarnya,” kata Abdullah.

Adapun Walikota Hadi Rudyatmo, menegaskan, keberadaan PKL Alkid, sejatinya otoritas keraton. Termasuk masalah retribusi yang dipungut dari PKL juga masuk keraton.

Namun, ditanya penyalahgunaan kawasan cagar budaya untuk tempat berjualan, dan berimbas pada kemacetan, Rudyatmo gamang untuk bertindak. Ia akan melihat dulu Perda Cagar Budaya dan Kepres tentang pemberdayaan PKL.

”Dalam hal ini, Pemkot paling tidak melakukan pengawasan. Intinya, bagaimana Pemkot berupaya menyelamatkan aset negara di keraton, agar jangan sampai pindah tangan atau dijual ke pihak swasta,” paparnya.

Pemkot, masih kata Rudyatmo, akan melihat substansi Perda tentang Cagar Budaya, termasuk fungsinya yang tidak boleh dipakai mangkal oleh PKL. ”Lihat isi Perda-nya dulu, sebelum bertindak,” katanya.

Sedangkan pengaturan PKL, ia tetap merujuk Keputusan Presiden (Kepres) 125/2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. ”Pemerintah Provinsi mulai dari Pemerintah Kota dan Kabupaten, wajib hukumnya memberdayakan PKL,” katanya.

Ditanya ketegasan Pemkot soal boleh tidaknya PKL mangkal di Alkid, Rudyatmo lagi-lagi mempersilakan melihat Perda Cagar Budaya dan Kepres tentang Pemberdayaan PKL.”Artinya, jika bicara melangar atau tidak, itu sama-sama dilihat apa yang diatur dalam Kepres,” ucapnya.

Walikota mengakui, wilayah keraton, khususnya Alkid butuh perhatian serius. Jangan sampai Alkid menajdi kawasan yang kumuh lagi. ”Karena sebelumnya Pemkot sudah membersihkan. Sekarang tinggal koordinasi saja dengan para petinggi keraton, agar bersama-sama menata kawasan itu,” imbuh Rudyatmo. Ari Welianto | Muhammad Ismail