JOGLOSEMAR.CO Foto PDIP Curiga HP Gerakkan PNS

PDIP Curiga HP Gerakkan PNS

303
BAGIKAN

Rudy Sebut Pejabat Mustahil Netral

DEKLARASI DUKUNGAN-Sejumlah parta koalisi yang mengusung bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Hadi Prabowo-Don Murdono menggelar deklarasi dukungan yang digelar Organisasi Masyarakat Mega Bintang di Joglo Sriwedari, Minggu (24/3). Joglosemar/Yuhan Perdana
DEKLARASI DUKUNGAN-Sejumlah parta koalisi yang mengusung bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Hadi Prabowo-Don Murdono menggelar deklarasi dukungan yang digelar Organisasi Masyarakat Mega Bintang di Joglo Sriwedari, Minggu (24/3). Joglosemar/Yuhan Perdana

SOLO-Dalam deklarasi di Joglo Sriwedari, pasangan Cagub-Cawagub Jateng, Hadi Prabowo (HP)-Don Murdono berjanji tidak menarik-narik PNS untuk mendukung mereka. Tapi, PDIP curiga HP menggerakkan PNS, karena posisinya saat ini sebagai Sekda Provinsi Jateng.

Sementara itu, Walikota Solo, Hadi Rudyatmo, menyebut mustahil pejabat bisa netral dalam Pilgub Jateng. Hanya saja, khusus untuk PNS dia larang keras menjadi juru kampanye pasangan Cagub.

Calon Gubernur (Cagub) Jawa Tengah (Jateng) yang saat ini, menjabat Sekda Provinsi Jateng, Hadi Prabowo, janji tidak menarik-narik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pilgub. ”Memang semua PNS  harus netral. Kalau saya kan sudah di luar, jadi tidak bakal menarik-narik mereka,” ujar Hadi Prabowo,  di sela-sela deklarasi Joglo Sriwedari, Minggu (24/3).

HP mengaku, saat ini tengah mengambil cuti. Bahkan, setelah ditetapkannya sebagai calon gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng 11 April mendatang, ia akan mundur dari PNS. ”Saya sedang cuti sebagai PNS, jadi tidak masalah menghadiri kegiatan seperti ini. Nanti setelah ditetapkan KPU sebagai calon gubernur, saya mundur dari PNS. Kalau netralitas kepala daerah, wah, nggak tahu saya kalau kepala daerah,” ujarnya, sambil tertawa.

Janji tak menarik-narik PNS oleh HP itu, diragukan PDIP Solo yang siap memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko. Sekretaris DPC PDIP Solo, Teguh Prakosa ragu dengan pernyataan HP. Sebab, posisinya yang saat ini sebagai Sekda Provinsi sangat menguntungkannya. Menurutnya, HP berpeluang mengerahkan mesin politik dari PNS. Terlebih, saban Sabtu dan Minggu, pejabat selevel Sekda punya agenda mendatangi daerah-daerah.

”Itu patut diwaspadai netralitasnya. Kan birokrasi itu komandannya di Sekda. Apakah birokrasi benar-benar bisa netral saat Sekda mencalonkan diri dalam Pilgub mendatang? Ini jelas meragukan. Contoh saja hari ini, pegawai negeri menyatakan akan bersikap netral, tapi pas waktunya dia mengikuti arahan pejabat di atasnya,” kritik Teguh. “Itu jelas sangat diuntungkan sebagai kandidat. Ya harusnya mundur dulu dari jabatan PNS, sebelum maju.”

Pasangan HP-Don Murdono, kemarin dapat dukungan dari Organisasi Masyarakat Mega Bintang. “Kami optimis atas dukungan ini. Karena ini pendapat  masyarakat dan sebagai Ormas, bukan partai. Mereka menunjukkan atensi secara riil dalam menyelenggarakan deklarasi,”  kata HP.

Ketua Mega Bintang, Moedrick M Sangidoe menyatakan dukungannya terhadap pasangan HP dan Don Murdono dalam Pilgub Jateng. ”Keluarga besar Mega Bintang mendukung dan mendeklarasikan pasangan HP dan Don,” katanya. ”Tidak ada kompensasi apapun atas dukungan ini. Kami optimis jika mereka bisa menang,” lanjut Moedrick.

 

Adapun Walikota Solo, Hadi Rudyatmo (Rudy), mengatakan, dalam Pilgub PNS dilarang menjadi juru kampanye (Jurkam) salah satu pasangan. ”Kalau hanya menghadiri sosialisasi itu sudah diatur dan boleh dilakukan, asalkan tidak mengajak sesama PNS untuk memilih calon tertentu,” ujar Rudy, Sabtu (23/3) lalu.

Menurutnya, sia-sia membuat aturan PNS harus netral, tapi ada pengaruh Sekda, sebagai pimpinan birokrasi PNS. Berbeda halnya dengan jabatan kepala daerah yang memang jabatan politik. ”Kalau saya kan jabatan politik, tidak bisa ikut netral. Pastinya sangat sulit,” katanya.

Pejabat untuk netral, katanya, hal yang mustahil. ”Seperti contoh saja presiden. Dikatakan netral jelas tidak bisa. Faktanya seperti itu. Tapi, sebagai pejabat, saya bisa memilah dan memilih kapan saya dapat menggunakan strategi saya dan kapan saya memberikan pelayanan pada masyarakat,” paparnya.

Sekda Pemkot Solo, Budi Suharto, mengatakan, PNS sebagai warga negara juga memiliki hak dalam memilih. Akan tetapi, publik harus bisa membedakan, kapan oknum PNS berposisi sebagai pegawai dan kapan oknum PNS berposisi sebagai warga biasa yang artinya punya hak pilih. ”Sebagai PNS namanya akan melekat di manapun dia berada. Sehingga sangat mudah melakukan pengawasan,” katanya.

Menurutnya, ketika PNS menggunakan kendaraan dinas dan mengajak temannya untuk memilih calon tertentu, itu jelas dilarang keras. Tetapi sebagai individu haknya memilih pasti terjamin. Kecuali, TNI dan Polri yang memang harus netral.

Dia menegaskan, PNS dilarang berkampanye. Jika terbukti terlibat kampanye, ada sanksi yang akan dijatuhkan.”Sejauh ini di Pemkot Solo tidak ada yang dipecat hanya gara-gara PNS tidak netral,” ujarnya.

Sedangkan soal pejabat yang sulit netral, ia membenarkan, karena memang para pejabat berasal dari Parpol. ”Akan tetapi ketika sudah duduk sebagai walikota ya miliknya masyarakat,” tegasnya.

Budi menambahkan, dalam deklarasi netralitas PNS, nantinya semua PNS Pemkot Solo diserukan untuk netral dari kampanye Cagub-Cawagub. ”Kemungkinan April kami akan melakukan deklarasi bertepatan dengan pengambilan nomor urut calon,” tandasnya. Ari Welianto | Muhammad Ismail.