JOGLOSEMAR.CO Daerah Sukoharjo Pemkab Bentuk Tim Evaluasi Pasar Kartasura

Pemkab Bentuk Tim Evaluasi Pasar Kartasura

436
BAGIKAN

Tim tersebut akan memberikan rekomendasi dan penyikapan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kontraktor.

Pasar Kartasura
Pasar Kartasura

SUKOHARJO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo membentuk tim khusus untuk mengevaluasi pelaksanaan perjanjiannya antara PT Adimas soal renovasi Pasar Kartasura. Tim tersebut akan memberikan rekomendasi dan penyikapan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kontraktor dari Semarang itu.

Kabid Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sukoharjo, Haryadi Sudjatmoko menyatakan, pihaknya membentuk tim untuk melakukan evaluasi pelaksanaan dari Memorandum of Understanding (MoU). Namun, Haryadi belum bisa menyebutkan, kapan tim itu memulai bekerja. “Kita bentuk tim evaluasi. Kalau mulainya ya belum, wong ya baru diketahui adanya masalah,” kata Haryadi.

Dikatakan dia, DPPKAD akan bekerja sama dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencari kebenaran apakah ada pelanggaran atau tidak. Dinas yang dimaksudkan antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sukoharjo.

Sementara itu, Kabag Hukum, Teguh Pramono menyebutkan pihaknya masih akan mempelajari MoU yang ditandatangani tahun 1993 itu. Pasalnya, pihaknya hingga saat ini belum menemukan dasar hukum pembuatan MoU selama 30 tahun itu. “Apakah memang diperbolehkan Pemkab melakukan kerja sama dengan pihak ketiga selama 30 tahun?” ujar dia.

Ketika disinggung kemungkinan sanksi pemutusan kontrak, Teguh enggan menjelaskan. Pihaknya memaparkan jika sanksi akan disesuaikan dengan isi perjanjian. “Tapi dalam salah satu pasal disebutkan, perjanjian bisa dihentikan. Tapi kita belum bisa memastikan karena harus duduk satu meja dengan PT Adimas,” kata dia, Kamis (14/3).

Dugaan pelanggaran itu didasarkan pada revisi pasal 8 dan 10 yang hanya ditempel serta dimasukkan dalam dokumen perjanjian yang lama.

Sementara itu, Kepala Disperindag, Sriyono menyampaikan jika PT Adimas berkewajiban melakukan renovasi pasar selama 30 tahun. Kendati demikian, sejumlah pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Kartasura (H P2K) melaporkan selama ini pihak ketiga tersebut tidak melakukan renovasi pasar. Kondisi tersebut membuat Pasar Kartasura memprihatinkan.

Sriyono memaparkan sempat mengalokasikan dana untuk pemeliharaan pasar, tapi justru mendapatkan peringatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kami malah disemprit BPK. Pertimbangannya, renovasi dan pemeliharaan pasar sudah menjadi tanggungan PT Adimas. Jadi, saat ini kami tidak lagi menganggarkan dana pemeliharaan pasar itu,” kata dia.

Meski demikian, pihaknya tidak langsung lepas tangan. Disperindag memberikan dana talangan sebesar Rp 6,3 juta. Namun dari jumlah itu PT Adimas baru membayar Rp 800.000. “Kami akan tetap menagihnya,” ujar dia. Murniati