JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Pemkot-Keraton Seteru soal PKL Alkid

Pemkot-Keraton Seteru soal PKL Alkid

356
DILARANG BERJUALAN-Beberapa pedagang kaki lima terlihat berjualan di kawasan Alun-alun Kidul (Alkid), Selasa (19/3). Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Pemkot Surakarta menegaskan bahwa Alkid tidak dibolehkan jadi lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Joglosemar/Yuhan Perdana
DILARANG BERJUALAN-Beberapa pedagang kaki lima terlihat berjualan di kawasan Alun-alun Kidul (Alkid), Selasa (19/3). Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Pemkot Surakarta menegaskan bahwa Alkid tidak dibolehkan jadi lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Joglosemar/Yuhan Perdana

PASAR KLIWON-Pemkot Solo dan Pihak Keraton Surakarta beradu argumen soal boleh tidaknya PKL mangkal di Alun-alun Kidul (Alkid) keraton. Pemkot tegas melarang, karena Alkid masuk kawasan cagar budaya.

Sebaliknya, pihak keraton mempertanyakan hak Pemkot melarang penggunaan kawasan Alkid. Alasannya, kawasan itu milik keraton. Sekda Solo, Budi Suharto, menegaskan kawasan Alkid terlarang untuk Pedagang Kaki Lima (PKL). Acuannya Perda tentang pengelolaan PKL, yang salah satu isinya soal kawasan-kawasan terlarang untuk mangkal PKL. Contohnya, kawasan cagar budaya.

”Wilayah keraton jangan diartikan sebagai kawasan yang terpisah dari Pemkot. Sehingga seolah-olah jika ada sesuatu bukan tanggung jawab Pemkot. Keraton jangan menilai seperti itu,” ujar Budi, Rabu (20/3).

Nasib PKL, katanya, akan ditata dan dicarikan solusi oleh Dinas Pengelolaan Pasar (DPP).

”Memang tidak mudah untuk Pemkot langsung menggusur mereka, tapi akan dikomunikasikan  dulu,” katanya. Keberadaan PKL itu, salah satunya memicu kemacetan lalu lintas.

Kepala Satpol PP, Sutarjo, mengaku tak bisa serta merta menertibkan PKL di Alkid. Ia akan hati-hati, agar tidak muncul kesalahan tindakan. ”Alkid masuk kawasan keraton, yakni, sebagai kawasan cagar budaya. Terlebih PKL di sana tidak permanen, sehingga kami belum bisa memutuskan,” imbuh dia.

Tapi larangan PKL mangkal di Alkid itu, dikecam pihak keraton. Pangageng Museum dan Pariwisata Keraton Surakarta, KGPH Puger, berujar, PKL tidak perlu dilarang. Cukup diarahkan.

”Lho, hak mereka (Pemkot Solo) apa?. Kan aturan dari Pemkot sudah jelas, kalau PKL datang harus bersih, pulang juga harus bersih. Waktu berjualan juga sudah ditentukan. Itu sudah cukup,” katanya, Joglosemar , Rabu (20/3).

Ia menegaskan, keraton tak pernah melarang PKL berjualan di Alkid. Apalagi ada kesanggupan dari PKL untuk merawat Alkid. ”Artinya, kita tidak melarang asalkan mereka mau ditertibkan. Kami dengan rakyat tidak masalah. Ini (Alkid) kan istilahnya tempat untuk tongkrongan asal diawasi dan diberi pengarahan, cukup. Pada dasarnya mereka bisa diajak berkomunikasi,” lanjut Puger.

Ditanya soal pengelolaan retribusi dari PKL, Puger mengaku semua sudah diatur keraton. Menurutnya penggunaan retribusi selama ini cukup jelas dan manfaatnya juga dirasakan para PKL.

”Retribusi masuk keraton untuk kebersihan dan keamanan. Petugas kebersihan sendiri ada lima orang. Selain itu untuk operasional keraton, seperti membeli pakan kerbau dan lain-lain. Itu (retribusi) tidak banyak. Hanya Rp 2.000/PKL saja,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah PKL mengecam DPP Pemkot Solo yang melarang mereka berjualan di Alkid. Badrun (50), seorang PKL setempat, menyebut DPP tebang pilih. ”Kalau memang dilarang ya silakan dilarang semua. Masak di alun-alun utara boleh, di sini tidak? Ini kan tidak adil, kalau mau ditutup ya ditutup semua,” kesalnya.

Ia membenarkan, selama ini ditarik retribusi Rp 1.500-2.000 oleh keraton.  Menurutnya, keraton sebagai pemilik lahan tak pernah melarang PKL mangkal di Alkid. Ia mengklaim, PKL menjaga ketertiban dan kebersihan. ”Kita sering diajak rapat oleh keraton bahkan Satpol PP. Makanya aneh kalau DPP melarang kita. Tanah ini milik keraton, bukan Pemkot,” katanya. Muhammad Ismail | Ronald Seger Prabowo

BAGIKAN