JOGLOSEMAR.CO Daerah Karanganyar Penarikan PBB Terganjal Minimnya UPTD

Penarikan PBB Terganjal Minimnya UPTD

472
BAGIKAN
BAYAR PBB—Bupati Karanganyar, Rina Iriani melakukan simulasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di acara Pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kantor DPPKAD Karanganyar, Selasa (19/3).
BAYAR PBB—Bupati Karanganyar, Rina Iriani melakukan simulasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di acara Pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kantor DPPKAD Karanganyar, Selasa (19/3).

KARANGANYAR—Penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB) oleh Pemkab Karanganyar belum juga didukung oleh sistem penarikan yang memadai. Dari 17 kecamatan, baru terdapat enam kecamatan yang siap membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk menarik pajak.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Karanganyar, Tatag Prabawanto mengatakan pembentukan UPTD di setiap kecamatan sangatlah penting sebagai penunjang kelancaran penarikan dan pengelolaan PBB. “Sangat perlu ada petugas khusus UPTD di setiap kecamatan. Ini untuk memudahkan wajib pajak,” jelas Tatag usai launching acara Pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kantor DP2KAD Karanganyar, Selasa (19/3).

Tatag menerangkan, untuk saat ini pihaknya belum dapat membuat UPTD di seluruh kecamatan yang ada, pasalnya memang baru enam kecamatan yang mengajukan kesiapannya. Hal ini disebabkan karena minimnya pegawai yang memenuhi kualifikasi untuk posisi jabatan tersebut. “Setidaknya untuk mengisi di UPTD tersebut haruslah PNS golongan 4A. Ini salah satu kendalanya, banyak yang belum bisa,” terangnya.

Selain permasalahan kualifikasi, Tatag menambahkan untuk yang menempati jabatan tersebut juga haruslah orang yang berdomisili di kecamatan masing-masing. Hal itu agar penarikan PBB dari warga dapat selalu terlayani dengan maksimal. “Bagaimana jika orang Kebakkramat di taruh di Jatiyoso, terlalu jauh, nanti nggak maksimal,” tambahnya.

Atas kekurangan tersebut, Tatag mengaku solusi sementara adalah menugaskan satu UPTD untuk melayani dua hingga tiga kecamatan sekaligus. Ini dilakukan sambil menunggu kesiapan seluruh kecamatan. “Kami harap akhir tahun seluruh kecamatan sudah ada UPTD-nya,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Karanganyar, Rina Iriani, menegaskan pengelolaan PBB harus sesuai dengan aturan. Ia meminta DPPKAD mampu mengelola pajak dengan baik serta melakukan kerja sama dengan bank di daerah. “Perangkat desa yang ada juga harus diajak kerja sama dengan baik, agar pemasukan bisa bertambah dari yang sebelumnya,” imbaunya.

Muhammad Ikhsan