JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Pengembalian Tunggakan PBB Seret

Pengembalian Tunggakan PBB Seret

229
BAGIKAN

Sejak Januari Baru Tercicil Rp 1,6 M

Tiga kecamatan yang menjadi catatan karena perkembangan penagihan tunggakannya terbilang sangat buruk adalah Kecamatan Tanon, Sumberlawang, dan Masaran.

SRAGEN—Tim penanganan tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Sragen menyampaikan hasil penagihan yang dijalankan oleh tim sejak Januari 2013 telah mampu mengembalikan tunggakan sebesar Rp 1,6 miliar. Namun demikian, tim akan terus mengintensifkan pengembalian, utamanya di sejumlah kecamatan yang pergerakan pengembaliannya masih seret.

Kepala Bidang PBB, Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah (DPPKAD) Sragen, Harianto Sapoetro mengatakan hasil evaluasi dari penagihan sejak Januari hingga awal Maret ini, mencatat jumlah tunggakan yang masuk sebesar Rp 1,6 miliar. Meski sudah lumayan, angka pengembalian itu dirasa belum seberapa mengingat total tunggakan yang ada di tangan bayan (petugas pemungut) mencapai Rp 5,9 miliar. Sehingga, angka tunggakan yang belum terselesaikan masih mencapai Rp 4,3 miliar.

Dari 16 kecamatan yang terdapat tunggakan, katanya, sebagian menunjukkan perkembangan cukup signifikan. Namun, tidak sedikit pula kecamatan yang bayan penunggaknya masih lamban untuk memenuhi kewajiban. Tiga kecamatan yang menjadi catatan karena perkembangannya terbilang sangat buruk adalah Tanon, Sumberlawang, dan Masaran.

“Sudah ada pengembalian Rp 1,6 miliar tapi itu belum selesai, karena yang belum tertagih masih Rp 4,3 miliar. Beberapa kecamatan pergerakannya sangat seret. Seperti Tanon tunggakannya Rp 665 juta baru masuk Rp 50 juta, Masaran juga baru masuk Rp 93 juta,” ujar Harianto didamping Kasie Perencanaan dan Intensifikasi PBB DPPKAD Sragen, Haryoko, Minggu (3/3).

Harianto menguraikan, secara umum hasil penagihan tahap pertama ke 16 kecamatan lalu memang belum sebagaimana yang diharapkan. Atas kondisi itu, hasil rapat koordinasi tim kabupaten pekan lalu memutuskan membentuk tim intensifikasi yang akan bergerak untuk memanggil para bayan penunggak. Pemanggilan bayan akan berjalan selama satu bulan hingga akhir Maret 2013 sekaligus sebagai toleransi bagi bayan untuk segera memenuhi kewajibannya.

Pihaknya sangat berharap para bayan segera beritikad baik untuk menyelesaikan tanggungannya sebelum 31 Maret. Selain toleransi yang sudah terlalu banyak, jerat sanksi hingga proses lebih berat akan segera dijalankan jika mereka tetap tak melunasi hingga tempo itu. Terlebih, mayoritas dari 232 bayan penunggak PBB yang ada di 16 kecamatan juga otomatis sudah mengingkari surat penyataan sanggup melunasi dalam tempo sebulan, yang mereka buat pada Januari lalu.

Wardoyo