Pengganti Anas Belum Jelas

Pengganti Anas Belum Jelas

261

bendera demokratJAKARTA-Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), Sabtu (2/3) petang, mengumpulkan 33 Dewan Pengurus Daerah (DPD) di Cikeas, Jawa Barat. Salah satu poin penting pertemuan adalah upaya melobi Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar Daftar Caleg Sementara (DCS) dapat disahkan oleh Plt DPP Partai Demokrat, menyusul belum adanya ketua umum pengganti Anas Urbaningrum.

Pertemuan itu sendiri tidak membahas nama atau kandidat pengganti Anas Urbaningrum, bahkan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) belum ada informasi yang jelas.

“Intinya pertemuan ini terutama yang prioritas adalah konsolidasi, tentu dalam penyelamatan partai, karena itu dengarkan masukan dari seluruh DPD,” kata Anggota Majelis Tinggi PD, Amir Syamsuddin.  Selain perwakilan DPD, hadir juga para petinggi PD, seperti Syarif Hassan, Nurhayati Assegaf, Roy Suryo, Max Sopacua dan Johnny Allen.

Menurut Amir, ada pemahaman bersama untuk menyatukan kesatuan partai dalam menyelesaikan permasalahan partai. Bagaimana dengan Kongres Luar Biasa? Amir tak mau menjawab pasti. “Tidak usah Anda bertanya KLB, hal ini yang penting ada dulu satu aturan yang akomodasi kekosongan, kalau soal KLB gampang,” jawabnya.

Di dalam pertemuan selama tiga jam itu, para perwakilan DPD mengajukan kriteria untuk pengganti Anas. Salah satunya, sosok tersebut harus mampu mengurus partai 100 persen. “Orang yang ditunjuk nanti yang 100 persen hanya mengurus partai sampai kepada masa akhir 2015,” tegasnya.

Amir mengatakan pihaknya hanya menentukan kriteria calon ketua umum, belum pada mekanisme bagaimana pemilihannya. “Itu kriterianya dulu, jadi tidak bisa orang-orang yang umpamanya yang merangkap jabatan. Khusus nanti dia hanya memikirkan mengelola partai semata,” jawabnya.

Pada bagian lain Amir mengharapkan KPU dapat mengakomodasi daftar calon legislatif sementara (DCS) ajuan PD tanpa ditandatangani ketua umum. Sesuai dengan UU No 2/2008 tentang Parpol yang kemudian direvisi menjadi UU No 2/2011 disebutkan bahwa keterangan pimpinan parpol itu adalah ketua umum atau sekretaris jenderal atau sebutan lain yang diatur oleh AD/ART partai. Sehingga DCS akan diparaf oleh kedua pimpinan parpol tersebut.

“Dan tidak mungkin dalam keadaan seperti ini, artinya keraguan ini menimbulkan suatu situasi kekosongan hokum. Karena saya kira KPU pun menyadari bahwa seharusnya ada aturan-aturan yang mereka bisa buat sesuai dengan keperluan yang ada. Tidak mungkin situasi itu, situasi kekosongan hukum itu dan semua orang hanya bisa diam saja,” katanya.

Menurut dia, ada situasi – situasi khusus yang kebetulan belum diatur secara eksplisit dalam anggaran dasar Partai Demokrat mengenai kepemimpinan. Namun demikian, menurut dia, dalam anggaran dasar partai disebutkan Majelis Tinggi partai memiliki kewenangan di dalam penetapan para calon anggota legislatif.

“Oleh karena itu ada wacana untuk mengangkat bahwa di dalam anggaran dasar itu, sudah diatur bagaimana Majelis Tinggi partai memiliki kewenangan di dalam hal penetapan antara lain, calon-calon DPR. Itu sangat tergantung pada formula yang kita harapkan dan mudah-mudahan KPU melihat hal ini karena situasi seperti ini bisa saja terjadi bukan hanya untuk kebutuhan PD, aturan itu dibuat,” katanya.

Ia menyakini, KPU akan mengakomodasi hal tersebut. “Jadi saya yakin benar bahwa KPU sebagai suatu lembaga pemilihan umum, tentu akan memperhatikan hal-hal seperti ini. Tidaklah kosong sekali, kita dalam Anggaran Dasar kita itu sudah mengatur secara eksplisit mengatur kewenangan majelis tinggi dalam hal mengangkat gubernur, wakil gubernur, calon presiden, calon wapres dan calon anggota DPR, itu saja,” katanya.

Terpisah, politisi PD Roy Suryo mengatakan konsultasi soal penetapan DCS akan dilakukan secepatnya. “Khusus soal DCS, karena tercantum aturan ‘ditandatangani Ketum’, maka besok (hari ini-red) akan dikonsultasikan resmi ke KPU agar tidak ada kesalahan sedikitpun,” kata Roy.

“Tadi kami membicarakan apakah harus ketua umum secara definitf atau bisa oleh Plt yang empat  orang,” imbuhnya.  Sebagaimana diketahui, pasca pernyataan berhenti Anas Urbaningrum dari posisi ketua umum, Majelis Tinggi menunjuk Plt bersama yang terdiri dari empat orang. Mereka adalah Max Sopacua, Jhoni Allen Marbun, Edhie Baskoro Yudhoyono dan Toto Rianto.

Disahkan Kemenkum

Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan berdasarkan UU No 2/2011 ada kemungkinan Partai Politik mengajukan pimpinannya asal mendapatkan surat keterangan dari Kemenkum dan HAM.

“Dengan adanya surat keterangan dari Kemenkum dan HAM, kami menyatakan mereka atau yang bersangkutan adalah pimpinan parpol sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 2 Tahun 2011. Memang dalam UU itu disebukan ada unsur pimpinan yang normalnya ketua umum dan sekretaris jenderal. Tapi, ada hal lain yang diatur oleh AD/ART,” katanya.

Menurut Husni, surat dari Kemenkum dan HAM tersebut perlu sebagai dasar KPU. Ia menambahkan dirinya tidak mempersoalkan jika nanti ada jabatan pengganti ketua seperti pelaksana tugas (plt). “Yang penting mereka harus registrasi ke Kemenkum dan HAM. Itu yang paling penting. Jadi bisa saja disebut Plt, pejabat ketua atau apa namanya, tapi harus tercatat di Kemenkum dan HAM,” katanya.  Antara | Detik

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR