Perjanjian Pengelolaan Pasar Kartasura Janggal

Perjanjian Pengelolaan Pasar Kartasura Janggal

341
JANGGAL- Pasal delapan dan 10 perjanjian antara Pemkab dan PT Adimas dalam renovasi Pasar Kartasura dinilai janggal, karena revisi hanya ditempel dalam kertas, tanpa ada tanggal dan tanda tangan dari kedua belah pihak. Foto diambil Senin (11/3). Joglosemar | Murniati
JANGGAL- Pasal delapan dan 10 perjanjian antara Pemkab dan PT Adimas dalam renovasi Pasar Kartasura dinilai janggal, karena revisi hanya ditempel dalam kertas, tanpa ada tanggal dan tanda tangan dari kedua belah pihak. Foto diambil Senin (11/3). Joglosemar | Murniati

SUKOHARJO-Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sukoharjo menemukan kejanggalan dalam perjanjian antara PT Adimas Semarang dengan Pemkab Sukoharjo dalam renovasi Pasar Kartasura. Kejanggalan itu disebabkan adanya tambahan revisi dua pasal yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 15 Januari 1993 itu dalam perjalanannya ada perubahan-perubahan. Anehnya, perubahan yang ditemukan oleh Bagian Hukum itu terindikasi adanya kesalahan prosedural. Pasalnya, dua pasal revisi itu hanya ditempelkan begitu saja tanpa ada legalitas dari kedua belah pihak. “Ini ada dua pasal 8 dan 10 yang direvisi. Anehnya, ini hanya ditempelkan melalui kertas dan dimasukkan dalam dokumen perjanjian,” kata Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Sukoharjo, Teguh Pramon dalam hearing antara Komisi II dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) soal Pasar Kartasura, Senin (11/3).

Baca Juga :  Sambut HUT ke-72, Muda-mudi Kampung Madyorejo Gelar Lomba Pambagyoharjo

Dikatakan Teguh, jika ada perubahan harusnya ada persetujuan dari kedua belah pihak. Hal ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan dan tanggal revisi. Namun, hal itu tidak terdapat dalam perjanjian itu. “Paling tidak, ada paraf dari Pemkab dan PT Adimas selaku pihak ketiga yang merenovasi pasar itu,” ujar dia.

Oleh karena itu, pihaknya berharap PT Adimas bisa memberikan penjelasan kepada Pemkab soal revisi dua pasal itu. “Semuanya bisa dikomunikasikan dengan menjelaskan perihal dua pasal itu. Syaratnya, Pemkab dan pihak ketiga duduk bersama. Kalau memang direvisi ya harus mendapat persetujuan dari Pemkab,” katanya.

Kejanggalan lain yang muncul dalam Memorandum of Understanding (MoU) itu adalah lamanya kerja sama. Dalam surat itu disebutkan jika PT Adimas berkewajiban melakukan renovasi selama 30 tahun, yakni 1993-2023. “Apakah ada dasar hukum adanya kerja sama selama 30 tahun? Itu yang masih kami usut hingga saat ini,” katanya.

Baca Juga :  Terkait Perhelatan Pilgub Jateng 2018, Bupati Sukoharjo : Tetap Tegak Lurus

Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo, Hasman Budiadi menilai perjanjian itu aneh. Apalagi saat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) tidak memiliki salinan dari perjanjian itu. “Kenapa bisa ada perjanjian seperti itu? Kami tidak memiliki dokumen itu, yang ada hanyalah adendum dari perjanjian antara Pemkab dan PT Adimas. Kami harap eksekutif bisa segera menindaklanjuti karena pihak ketiga tidak hadir padahal sudah kami undang,” ujar Hasman.

Sementara itu, Kepala Disperindag Sukoharjo, Sriyono menyampaikan PT Adimas berhalangan hadir karena padatnya. Di sisi lain, lembaga yang berkantor di Semarang itu sudah bubar, namun personelnya masih berkomunikasi dengannya. “Kalau soal perjanjian, saya kurang tahu. Sebatas informasi, PT Adimas sebenarnya sudah bubar, tapi orang-orangnya masih,” katanya. Murniati

BAGIKAN