JOGLOSEMAR.CO Foto PKL Galabo Siang Pertanyakan Konsep SHP

PKL Galabo Siang Pertanyakan Konsep SHP

420
BAGIKAN
TERKAIT SHP-Pengguna jalan melintas di kawasan Gladak Langen Bogan (Galabo), Pasar Kliwon, Selasa (5/3). Pedagang shelter Galabo mempertanyakan pemegang rencana penerbitan surat hak penempatan (SHP) dikarenakan ada dua pedagang yang menempati tiap shelternya. Joglosemar/Yuhan Perdana
TERKAIT SHP-Pengguna jalan melintas di kawasan Gladak Langen Bogan (Galabo), Pasar Kliwon, Selasa (5/3). Pedagang shelter Galabo mempertanyakan pemegang rencana penerbitan surat hak penempatan (SHP) dikarenakan ada dua pedagang yang menempati tiap shelternya. Joglosemar/Yuhan Perdana

PASAR KLIWON-Pedagang siang Gladag Langen Bogan (Galabo), mempertanyakan rencana penerbitan surat hak penempatan (SHP) shelter.  Karena,  penerbitan SHP shelter di Galabo harus disertai payung hukum yang kuat.

Shelter itu harus dijelaskan dulu seperti apa. Kalau pedagang malam dapat SHP, terus kita pedagang siang mendapat apa? Tidak mungkin akan diterbitkan dua SHP maupun SHP dengan nama ganda,”ujar salah satu PKL, Toni, kepada wartawan di area Galabo, Selasa (5/3).

Toni menjelaskan, penerbitan SHP tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena payung hukum yang mengatur tentang kawasan kuliner di area Galabo hingga sekarang belum jelas. ”Sebenarnya pedagang tidak mau muluk-muluk dulu mempertanyakan soal SHP. Kami ingin kejelasan siapa yang sebenarnya mengelola kawasan ini. Kalau statusnya di bawah UPTD Kawasan Kuliner, ya coba kami diajak bicara. Selama ini tidak ada komunikasi lanjutan,” jelasnya.

Menurutnya, pedagang siang tidak mau dibohongi dengan janji-janji  Pemkot Solo dalam pengelolaan kawasan Galabo. Sebab, rencana manajemen satu atap di bawah naungan UPTD Kawasan Kuliner Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Solo tidak terealisasi hingga kini.

”Masak peralihan kewenangan dari DPP ke UPTD Kawasan Kuliner cuma ditunjukkan dengan nota dinas. Semestinya kan ada SK mengatur di dalamnya. Kalau seperti itu, nasib pedagang bakal terkatung-katung,” ucapnya.

Lebih lanjut, penertiban SHP harus melalui prosedur dan sistem yang berlaku. ”Bagaimana nanti ketentuan SHP, kewenangannya apa, fungsinya seperti apa. Masak satu shelter diterbitkan SHP dengan dua nama, misal pedagang siang dan malam, kan jelas tidak mungkin. Makanya Pemkot jangan gegabah bilang sedang digodok masalah SHP, ketentuan tadi perlu dikaji lagi,” katanya.

Sementara itu kepala UPTD Kawasan Kuliner, Agus Siswuryanto, mengatakan masih mengkaji soal penerbitan SHP di kawasan Galabo. ”Kita koordinasi dulu dengan Bagian Hukum Pemkot. Penertiban SHP harus ada dasarnya, enggak bisa satu tempat untuk dua SHP,” jelasnya. Ronald Seger Prabowo