JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Pungut Retribusi Galabo!

Pungut Retribusi Galabo!

208
Pedagang Gladag Langen Boga (Galabo). Joglosemar/Yuhan Perdana
Pedagang Gladag Langen Boga (Galabo). Joglosemar/Yuhan Perdana

KARANGASEM-UPTD Kawasan Kuliner Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkot Solo didesak segera menarik retribusi pedagang Gladag Langen Boga (Galabo). Penarikan retribusi diminta merata, baik pedagang siang maupun malam.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, Rabu (20/3). Menurutnya, sudah hampir tiga bulan, sejak  Januari 2013 lalu, pedagang belum ditarik retribusi. Padahal, acuannya sudah ada, yakni Perda 9/2011 tentang Retribusi Daerah.

WSupriyanto mengatakan, seharusnya pedagang Galabo sudah dipungut retribusi. Apalagi sudah ada pelimpahan kewenangan dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) ke UPTD Kawasan Kuliner, lengkap dengan nota dinasnya. ”Sekarang ini menjadi kewenangan UPTD. Bukan lagi DPP untuk menarik retribusi. Harusnya sudah berhak menarik retribusi,” kata dia.

Untuk besaran retribusinya, tetap sama seperti yang sebelumnya. Harusnya, kata Supriyanto, UPTD bisa menyosialisasikan ke pedagang, tentang pelimpahan kewenangan yang tertulis dalam nota dinas tersebut.

”UPTD Kawasan Kuliner harusnya proaktif turun ke lapangan menemui pedagang. Karena selama  UPTD itu komunikasinya kurang banyak. Sedangkan pedagang belum jelas. Ini penting, agar tak ada salah paham pedagang ke UPTD,” imbuh dia.

Soal  penerbitan surat hak penempatan (SHP) shelter, menurutnya, tidak bisa diberikan dengan atas nama dua pihak, yakni pedagang malam dan siang. Karena, dalam aturan itu tidak boleh ada dua nama dalam satu shelter.

Ia berpendapat, yang berhak mendapatkan SHP itu sejatinya pedagang malam. Sedangkan pedagang siang hanya menempati shelter saja.  ”Jadi SHP yang dikeluarkan itu harus satu. Tidak boleh dua. Jika dua maka telah menyalahi aturan,” sambung dia.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto, mengatakan, UPTD Kawasan Kuliner yang berhak membina pedagang siang maupun malam di Galabo. ”Kewenangan ada di tangan UPTD Kawasan Kuliner, jadi pedagang harus menaati. Yang terpenting itu, komunikasi dijalin UPTD dengan pedagang,” pangkasnya. Ari Welianto

BAGIKAN