JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Pungutan Retribusi Galabo Diminta Tak Pakai Preman

Pungutan Retribusi Galabo Diminta Tak Pakai Preman

241
BAGIKAN
Pedagang Gladag Langen Boga (Galabo).  Joglosemar/Yuhan PerdanaJoglosemar/Yuhan Perdana
Pedagang Gladag Langen Boga (Galabo). Joglosemar/Yuhan PerdanaJoglosemar/Yuhan Perdana

PASAR KLIWON- UPTD Kawasan Kuliner Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Solo siap menarik retribusi kepada pedagang kuliner di  Gladag Langen Boga (Galabo). Sementara itu, pedagang minta penarikan retribusi tak memakai pihak ketiga dengan cara premanisme.

Kesiapan UPTD itu menyusul  adanya desakan DPRD Kota Solo, agar menarik retribusi pedagang Galabo sesuai Perda  9/2011 tentang Retribusi Daerah. Kepala UPTD Kawasan Kuliner, Agus Sisworiyanto, mengaku pihaknya telah membentuk  tim yang bertugas menarik retribusi itu.

“Secepatnya akan kita tarik retribusi kalau memang harus ditarik. Karena segala perlengkapan sudah siap, baik karcis maupun orangnya,”  katanya, Kamis (21/3). Agus mengklaim, selain persiapan yang sudah beres,pihaknya juga sudah tidak ada masalah dengan para pedagang.

Menurutnya, pihaknya juga melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan pedagang terkait mekanisme dan besaran retribusi. “ Sudah tidak ada maslah, semua sudah kondusif. Konsep sudah selesai, tinggal tunggu saja waktu pelaksanaannya,” ungkapnya.

Sementara itu salah satu PKL di Galabo, Toni, mengaku siap membayar retribusi kepada Pemkot Solo, jika ditarik. Syaratnya, petugas yang menarik harus jelas dari instansi mana. ”Artinya petugas yang datang memang dari Pemkot, menggunakan identitas yang jelas serta ditandai dengan surat tugas. Selama ketiga komponen itu ada, kami siap membayar,” ucapnya.

Dia enggan membayar, jika  penarikan dilakukan pihak lain atau tim yang ditunjuk UPTD Kawaan Kuliner. Menurutnya, apabila penarikan dilakukan melalui pihak ketiga  atau outsourching, akan memicu aksi premanisme di Galabo. ”Yang terpenting petugas resmi dari Pemkot. Kalau menggunakan petugas outsourching akan timbul ketidakberesan. Kalau semua jelas kita tidak keberatan,” katanya.

Namun, dia mempertanyakan kejelasan pelimpahan wewenang pengelolaan Galabo dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Solo ke UPTD Kawasan Kuliner. Menurut Toni, selama ini nota dinas yang diberikan kepada UPTD Kawasan Kuliner tidak pernah disosialisasikan kepada PKL siang maupun pedagang malam.

”Selama ini fungsi pelimpahan ke UPTD Kawasan Kuliner tidak pernah dibicarakan ke pedagang, wewenang UPTD juga tidak jelas. Kita seakan tidak mengetahui nasib kita ke depan seperti apa, bentuk pengelolaan nanti seperti apa. Saya mengharapkan ada sosialisasi mengenai itu,” pintanya. Ronald Seger Prabowo