JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen RAT Bubar, Nasib Kerugian Rp 2 M Menggantung Lagi

RAT Bubar, Nasib Kerugian Rp 2 M Menggantung Lagi

180
BAGIKAN

Dari total 1.250 anggota, yang terlihat hadir tak lebih dari 100 orang. Dari beberapa yang hadir itu sebagian nekat pulang karena pesimistis tak ada yang bisa diharapkan dari RAT.

logo-koperasiSRAGEN—Untuk ketiga kalinya, agenda Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Pemkab Sragen yang digelar Kamis (28/3), kembali bubar di tengah jalan. Minimnya anggota yang datang membuat agenda untuk menuntut pertanggungjawaban pengurus atas kerugian lebih dari Rp 2 miliar itu pun kembali tertunda.

Sedianya RAT digelar pukul 08.00 WIB di Ruang Aula Sukowati, Setda Sragen. Pantauan Joglosemar, RAT pagi itu sebenarnya dihadiri oleh hampir semua pengurus KPRI seperti Ketua Sumarna, Wakil Ketua Ruwiyatmo, Bendahara Paring Widodo, dan pengurus lainnya. Dari Tim Sembilan yang ditunjuk menyelesaikan persoalan, dihadiri Ketua Djoko Purwanto, Amir Hambyah, dan Kepala Disperinkop UKM, Maksun Isnadi.

Namun hingga satu setengah jam berjalan, ternyata dari total 1.250 anggota, yang terlihat hadir tak lebih dari 100 orang. Bukannya semakin bertambah, justru anggota yang telah hadir malah mreteli satu per satu. Mayoritas mengaku terpaksa walk out karena sudah pesimis tak ada yang bisa diharapkan dari RAT. “Apalagi yang ditunggu. Percuma juga ada RAT, toh uang simpanan juga cuma diberikan 50 persen. Lebih baik pulang,” ujar SN, salah satu PNS anggota KPRI.

Salah satu anggota Tim Sembilan dari Dinas Pendidikan, Ponimin mengungkapkan RAT memang batal sebelum sempat dibuka karena jumlah anggotanya tidak memenuhi kuorum. Untuk bisa kuorum, setidaknya anggota yang hadir minimal 250 orang atau 20 persen dari total anggota.

RAT pagi itu juga gagal memutuskan apapun karena untuk bisa mengambil keputusan harus 50 persen dari jumlah anggota kuorum plus satu. Meski menyayangkan RAT kembali gagal, Ponimin tak bisa memaksa karena semua pilihan ada di anggota. “Harapannya RAT ini untuk pertanggungjawaban pengurus dan keuangan yang kemarin dilaporkan rugi. Tapi kalau anggota pada bubar, ya mau bagaimana lagi. Kalau bubar seperti ini otomatis pertanggungjawaban kerugian dan nasib Handayani kembali nggantung,” ujarnya.

Kepala Disperinkop UKM, Maksun Isnadi mengatakan meski kembali batal, pengurus tetap berkewajiban menggelar RAT yang sudah dua tahun tidak terlaksana. Pasalnya, selain sebagai pertanggungjawaban, agenda RAT sangat penting untuk mengetahui suara akhir dari anggota mengenai nasib Handayani yang oleh bupati memang disarankan agar dibubarkan. “Kalau belum RAT kan kita nggak bisa tahu apakah kerugian dan hutangnya serta simpanan anggota sudah terselesaikan semua. Makanya tetap harus ada RAT, dan kami harapkan lebih cepat lebih baik,” tegasnya.

Mengenai wacana pembubaran, tidak bisa serta merta dilakukan tanpa ada keputusan bersama dari anggota dan pengurus. Setelah RAT terlaksana dan anggota sepakat dibubarkan, barulah nanti bisa diproses pembubaran izinnya.

Wardoyo