Ratusan PNS Disdik Dimutasi

Ratusan PNS Disdik Dimutasi

420
ilustrasi
ilustrasi

KLATEN – Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Klaten dimutasi. Mayoritas PNS yang terkena mutasi merupakan kepala Sekolah Dasar (SD). Kepala Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Klaten, Slamet, mengatakan sebanyak 138 PNS yang mendapatkan mutasi.

Dari jumlah tersebut, 101 PNS di antaranya merupakan PNS yang menjabat sebagai Kepala SD. Selain kepala sekolah ada juga pengawas TK dan SD sebanyak tujuh orang. Kemudian pengawas SMP dua orang dan pejabat eselon IV sebanyak 10 orang.

Menurutnya, mutasi yang dilakukan merupakan hal wajar di lingkungan birokrasi untuk penyegaran kerja. Ia juga membantah mutasi terkait dengan adanya masalah dalam pelaksanaan tugas. “Mutasi yang dilakukan merupakan sebuah hal yang wajar di lingkungan birokrasi. Mutasi  tidak dilakukan karena PNS tersebut memiliki masalah dengan pekerjaan. Ini sering terjadi dan sudah menjadi  hal yang biasa,” ujarnya di sela acara pengambilan sumpah jabatan pejabat yang dimutasi di Pendapa Kabupaten Klaten, Kamis (28/2).

Sementara itu Bupati Klaten, Sunarna, dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Bupati Klaten, Sri Hartini, menyampaikan PNS yang dimutasi agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Sehingga dapat  melaksanakan tugas dan kewajiban yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

Bupati juga menyampaikan agar PNS yang dimutasi dapat merespons upaya mutasi sebagai hal yang positif. “Saya tidak ingin PNS yang baru saja dimutasi merespons kebijakan ini dengan negatif. Sehingga dapat menurunkan kinerja Satuan Kerja (Satker) yang dipimpin. Saya meminta semua pejabat yang dimutasi selalu berpikir positif, karena mutasi merupakan hal yang biasa terjadi di lingkungan birokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut Hartini mengungkapkan, dalam menjalankan roda birokrasi kebijakan mutasi memiliki beberapa tujuan. Mulai dari penyegaran terhadap suasana kerja, award  atau penghargaan atas kinerja yang sudah dilakukan PNS. “Namun mutasi juga dapat bertujuan sebagai sanksi atas kesalahan yang dilakukan PNS. Pada mutasi kali ini sifatnya lebih pada  kebijakan yang rutin diambil dan agar PNS dapat termotivasi untuk meningkatkan kinerja,” tambahnya.

Angga Purnama

BAGIKAN