JOGLOSEMAR.CO Daerah Boyolali Rawan Pelanggaran, Panwaslu Libatkan Ormas

Rawan Pelanggaran, Panwaslu Libatkan Ormas

346
BAGIKAN

logo pilgub jatengBOYOLALI – Potensi pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) diperkirakan sangat tinggi. Untuk menekan terjadinya pelanggaran Panwaslu Boyolali melibatkan puluhan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam pengawasan pelaksanaan Pilgub. Terkait ini, Panwaslu menggelar rapat koordinasi dengan puluhan Ormas, Muspida, serta pemangku kepentingan di RM Elangsari, Kamis (28/2).

Taryono, Ketua Panwaslu Boyolali mengungkapkan, keberadaan Ormas sangat dibutuhkan untuk membantu pengawasan pelaksanaan Pemilu. Apalagi saat ini dua agenda Pemilu, yakni Pilgub dan Pileg sudah memasuki proses pendaftaran bakal calon gubernur dan kampanye Pileg.
“Kami perkirakan potensi pelanggaran sangat tinggi, karena itu kami melibatkan Ormas dalam pengawasan,” ungkap Taryono usai rapat koordinasi. Lebih lanjut Taryono mengungkapkan, Ormas dapat berperan sebagai pengawas yang bisa melaporkan adanya pelanggaran Pemilu ke Panwaslu. Menurut Taryono, Ormas juga bisa berperan sebagai saksi atas pelanggaran tersebut. Untuk itu, menurut dia sejak dini diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan Ormas-Ormas tersebut.
Menurut Taryono saat ini pihaknya masih berkonsentrasi pada pengawasan daftar pemilih sementara (DPS) yang tengah diumumkan di masyarakat. “Kami menemukan cukup banyak pemilih yang ternyata belum masuk DPS,” ungkap dia. Temuan ini menurut Taryono, tengah dirangkum dan kemudian disampaikan ke KPU untuk tindaklanjut agar mereka dapat masuk ke DPS dan ditetapkan di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Upaya ini dilakukan supaya tidak ada suara tercecer dalam Pilgub mendatang.
Selain berkoordinasi dengan Ormas, Taryono mengatakan pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan Pemkab Boyolali. Dimulainya masa kampanye Pileg, menurut dia harus ada pengaturan titik-titik pemasangan gambar. Untuk itu pihaknya meminta supaya Pemkab segera mengeluarkan aturan mengenai lokasi-lokasi yang dinyatakan sebagai white area. “Untuk white area atau kawasan yang dilarang pemasangan gambar, kami masih menunggu keputusan bupati,” imbuh dia.

Ario Bhawono