JOGLOSEMAR.CO Foto Razia Indekost, Petugas Amankan Motor Bodong

Razia Indekost, Petugas Amankan Motor Bodong

577
BAGIKAN
160313-MUR-RAZIA KOS
MOTOR BODONG- Petugas dari Polres Sukoharjo mengamankan sebuah sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat kepemilikan di salah satu indekost di Desa Gonilan, Kartasura, Sukoharjo, Jumat (15/3) pagi.
Joglosemar | Murniati

SUKOHARJO- Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Reskrim Sukoharjo, dan sejumlah pihak melakukan razia kependudukan di sejumlah indekost di Desa Gonilan, Kartasura, Jumat (15/3) pagi. Selain mendapati mahasiswa tanpa KTP, tim juga menemukan beberapa motor “bodong” alias tanpa surat kepemilikan di salah satu kos putra.

Awalnya, tim kesulitan memasuki Wisma Serasi V Jalan Beo Raya Nomor 5 Desa Gonilan itu karena kondisi pintu gerbang tertutup rapat dan dikunci dari dalam. Namun, setelah sekian lama meneriaki penghuni kos, akhirnya pintu itu dibuka. Tim langsung menggeledah semua kamar yang diduga ditinggali oleh mahasiswa dan kaum boro. Hasil pengecekan, seluruh penghuni memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun tim gabungan yang juga terdiri dari petugas dari Reskrim Polres Sukoharjo terkejut mengetahui ada motor yang pelat nomornya kedaluwarsa yakni tahun 2012.

Tak hanya itu, ada juga beberapa sepeda motor yang diletakkan di tempat tersembunyi dengan kondisi yang sudah di-protholi dan beberapa dus mesin-mesin motor. Mengetahui hal itu, petugas langsung meminta keterangan dari salah seorang penghuni indekost.

Setelah dilakukan penelusuran, pemilik motor dan mesin itu diketahui bernama Jupren, seorang pembalap. Namun, Polisi memutuskan membawa semua barang yakni sejumlah motor yang diduga “bodong” dan beberapa dus mesin.

Sementara itu, di salah satu Kos Putri Widya ditemukan satu penghuni yang tidak memiliki KTP. Petugas Satpol PP yang melakukan razia sempat kesulitan karena sang penghuni tidak mau dibawa ke Balai Desa Gonilan untuk didata dan di sidang. “Saya tidak ada KTP Pak. Adanya STNK. Saya jangan dibawa Pak,” kata gadis berjilbab biru itu sambil menangis. Setelah dibujuk dan ditemani salah seorang rekannya, ia bersedia menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Kepala Satpol PP, Sutarmo mengungkapkan, razia tidak hanya dilakukan di sejumlah indekost, melainkan pengguna jalan di depan Balai Desa Gonilan. Hasilnya, ada 443 warga diperiksa dan 29 di antaranya menjalani pemberkasan sidang Tipiring. Bagi warga yang terbukti tidak memiliki KTP didenda sebesar Rp 19.000 dan biaya administrasi Rp 1.000. Artinya, warga harus membayar Rp 20.000 karena melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan.

Karena dilakukan sidang di tempat, selain menggandeng perwakilan dari Kerjaksaan Negeri (Kejari), Pengadilan Negeri (PN), serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dikatakan  Tarmo, angka pelanggaran administrasi dalam razia ini mencapai enam persen. “Itu jauh menurun jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu yang mencapai angka 12 persen. Artinya, kesadaran masyarakat akan administrasi kependudukan sudah meningkat,” kata dia di sela-sela razia.

Murniati