JOGLOSEMAR.CO Foto Rudy Ngotot Memperjuangkan Subsidi Jaladara

Rudy Ngotot Memperjuangkan Subsidi Jaladara

376
BAGIKAN
RELAUNCHING JALADARA--Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo (dua dari kanan) bersama dengan Calon Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (tiga dari kanan) dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignasius Jonan (tiga dari kiri) naik di lokomotif kereta uap wisata Jaladara saat digelar peluncuran kembali (relaunching) kereta uap wisata Jaladara di jalan Slamet Riyadi, Solo, Minggu (10/3). Dengan diluncurkannya kembali kereta uap wisata Jaladara, kini wisatawan bisa kembali berwisata berkeliling kota Solo dengan menggunakan kereta uap tersebut. Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo
RELAUNCHING JALADARA–Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo (dua dari kanan) bersama dengan Calon Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (tiga dari kanan) dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignasius Jonan (tiga dari kiri) naik di lokomotif kereta uap wisata Jaladara saat digelar peluncuran kembali (relaunching) kereta uap wisata Jaladara di jalan Slamet Riyadi, Solo, Minggu (10/3). Joglosemar/ Kurniawan Arie Wibowo

BALAIKOTA-Walikota Solo, Hadi Rudyatmo, ngotot memperjuangkan subsidi kereta uap Jaladara bagi warga tak mampu.

Rudy-sapaan akrab walikota-, mengatakan, tak habis pikir dengan kalangan DPRD yang menentang subsidi itu. Menurutnya, tujuan subsidi itu baik, yakni memberi kesempatan bagi warga tak mamu agar bisa menikmati kereta uap Jaladara.

Rudy minta, jangan salah memahami subsidi Jaladara. Ia bercerita, saat Jaladara ada di Solo, banyak masyarakat mempertanyakan, mungkinkah kereta uap kuno itu bisa dinimati masyrakat miskin. Subsidi itu, katanya, jadi solusi atas pertanyaan masyarakat tersebut.

”Jangan diartikan kita memberikan subsidi yang gebyah uyah. Kalau ada warga yang tidak mampu ingin sewa Jaladara, sah-sah saja kita memberikan subsidi,” ujar Rudy, Rabu (13/3).

Walikota berujar, upaya mem-branding Solo dengan Jaladara, sudah dianggarkan Rp 721 juta dari APBD Solo. Sedangkan tiket diputuskan dijual dengan sistem paket Rp 3,5 juta/trip. ”Yang ingin menikmati berapa orang, kita kan tidak bisa menghitung. Sehingga mematok 86 kali perjalanan selama tahun,” kata Rudy.

Ia menyayangkan sikap kalangan DPRD Solo, yang menentang rencana subsidi untuk Jaladara. Seperti diberitakan Joglosemar, Rabu (13/3), Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, menentang rencana pemberian subsidi operasional Jaladara. Ia bahkan menyiapkan regulasi sebagai penguat penentangan pemberian subsidi itu.

Tapi, Rudy tetap pada rencananya. ”Tetap akan memperjuangkan, karena ini bagian dari pemenuhan keinginan masyarakat. Saya tidak habis piker, jika ada yang menentang,” paparnya.

Penerapan subsidi itu, akan diatur khusus dalam SK Walikota. ”Kalau total sebulan ada sebanyak delapan kali perjalanan, dua kali dinikmati masyarat dan enam kali branding (untuk wisatawan),” imbuh dia.

Sebenarnya, sambung Rudy, subsidi tidak hanya bisa diambilkan dari APBD. Tetapi juga bisa dari Provinsi melalui dana hibah. Syaratnya, asal ada regulasi yang mengaturnya. Ia mendukung, jika Provinsi memberikan dana yang dimaksud itu.”Bisa saja hibah dari Provinsi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo, Yosca Herman Soedrajad, mengatakan, PT Kereta Api Indonesia (KAI), biasanya minta anggaran Rp 721 juta untuk oprasional Jaladara tidak secara langsung. Tetapi separuhnya, sesuai kebutuhan mereka. ”Biasanya minta pencairan anggaran untuk membeli kayu jati sebagai bahan bakar Jaladara,” kata Yosca.

Sejatinya, dana Rp 721 juta itu untuk operasional kereta uap Jaladara secara total. Mulai  dari pemeliharaan, pembelian kayu hingga membayar masinis. ”Pemkot dalam penganggaran Jaladara ini hanya terima bersihnya saja, tidak ada hal lain,” ujar Yosca.

Soal teknis subsidi, ia merinci, semisal anggaran Jaladara untuk 86 kali perjalanan selama setahun, dan tiket dijual dengan sistem paket Rp 3,5 juta, maka sisanya untuk subsisi bagi warga tak mampu. Bahkan dari pengalaman tahun lalu, Jaladara digratiskan bagi pelajar dan kaum difabel.

”Dalam menentukan perjalanan, kereta tidak membatasi harus jalan Sabtu dan Minggu. Kami hanya membatasi sehari hanya jalan satu kali. Andai belum ada setahun kereta sudah jalan 86 kali, maka otomatis dihentikan,” katanya.

Muhammad Ismail