JOGLOSEMAR.CO Foto SBY Waswas Anas Tunggangi KLB

SBY Waswas Anas Tunggangi KLB

205
BAGIKAN

bendera demokratJAKARTA–Partai Demokrat akhirnya memastikan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mencari Ketua Umum baru pengganti Anas Urbaningrum. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta Jero Wacik untuk mempersiapkan hajatan darurat ini.

“Saya sebagai sekretaris majelis tinggi sudah mulai diminta untuk mempersiapkan ke arah KLB,” kata Jero di sela menghadiri penganugerahan gelar doktor kehormatan untuk Taufiq Kiemas di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (10/3).

Pembahasan tata cara pemilihan ketua umum baru, sebut Jero, telah dikomunikasikan dengan SBY. Opsi KLB dipilih karena sesuai dengan AD/ART partai. “Kita selalu berkomunikasi. Kemarin beliau (SBY) baru saja kembali (dari lawatan luar negeri), dan kami hari Sabtu (9/3) komunikasi,” imbuh Jero.

Meski belum menentukan tanggal pelaksanaan, KLB akan digelar sebelum batas pendaftaran daftar Caleg sementara ke Komisi Pemilihan Umum. “Tanggal 9 April pas pendaftaran DCS ke KPU itu harus sudah ada Ketum,” ujarnya.

Jero menambahkan, calon Ketum yang akan mengikuti KLB diharuskan kader partai. “Mestinya begitu. Jadi AD/ART-nya kita ikuti,” kata dia.

Jero sendiri mengaku tak khawatir dengan kabar yang menyebut Anas Urbaningrum akan mengerahkan loyalisnya untuk memenangkan calon tertentu. “Nggak ada istilah bermainlah,” tepis Jero.

Jero mengatakan pengurus partainya tetap solid pasca berhentinya Anas. Para ketua Dewan Pimpinan Daerah dalam pertemuan dengan majelis tinggi mengaku mendukung langkah lanjutan untuk pembenahan partai.

“Ketua-ketua DPD mengatakan situasinya kondusif, mengerti dan sudah mendukung majelis tinggi turun tangan menyelamatkan partai. Kami solid,” ujarnya.

Pengamat politik dari Charta Politica Yunarto Wijaya menilai, pelaksanaan KLB di Partai Demokrat tidak bisa dihindari dan harus dilaksanakan. Namun saat ini majelis tinggi partai merasa tak yakin karena ketua umum nanti tak bisa terpilih secara aklamasi.

“Bisa jadi ada pertarungan di KLB, itu yang jadi bahan pemikiran KLB bisa jadi bola liar. Tapi sebenarnya mereka tahu kalau KLB satu-satunya cara. Kecualai Plt dimungkinkan apabila diangkat, tapi itu pun harus ditandatangani Ketum kalau di AD/ART,” ujar Yunarto, dikutip Inilah.

Menurutnya, dalam AD/ART Partai Demokrat mengatur mengenai penunjukan Plt apabila Ketua umumnya berhalangan atau tidak sampai masa bakti lima tahun. Namun dalam AD/ART itu menyebutkan mekanisme Plt diserahkan kepada peraturan organisasi.

Sayangnya peraturan organisasi yang dimaksud di dalam AD/ART belum dibuat karena kewenangan berada di tangan Ketua Umum Partai Demokrat. “Ada celah di peraturan organisasi, tapi itu belum pernah dibuat. Lalu apa kemudian KPU bisa terima penafsiran Partai Demokrat, karena KPU berlandaskan undang-undang loh,” paparnya.

Lebih lanjut, Yunarto mengatakan, alotnya keputusan mengenai pelaksanaan KLB sendiri disebabkan kekhawatiran SBY akan pelaksanaan KLB itu sendiri. Sebab bisa saja dalam proses KLB itu jabatan SBY sebagai ketua dewan pembina dan majelis tinggi dihilangkan, karena kongres adalah wadah tertinggi dalam pengambilan keputusan.

“Itu satu kemungkinan, terlalu ekstrem. Dalam KLB bisa saja majelis tinggi ditiadakan. Pengambilan ketua umum secara kolegial,” tandasnya.  Detik | Tri Hatmodjo