JOGLOSEMAR.CO Pendidikan Pendidikan Sekolah Layak Anak Diterapkan 2015

Sekolah Layak Anak Diterapkan 2015

682
BAGIKAN

Ke depan, guru-guru ketika akan mengikuti program sertifikasi selain dinilai dari kompetensi akademis juga akan dinilai dari kompetensi guru ramah anak.

SOLO – Program Sekolah Layak Anak yang merupakan bekerja sama dengan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) rencananya akan diterapkan pada tahun 2015. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta, Anung Indro Susanto mengatakan hal itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta.

“Sekarang baru dalam tahap sosialisasi dan kita sudah melakukan Training For Trainer (TOT) untuk guru-guru pada tanggal 10 – 12 Maret 2013 lalu yang diikuti oleh perwakilan guru dan siswa dari SD, SMP, SMA dan SMK di Solo,” katanya pada Joglosemar, Kamis, (28/3).

Sekolah Layak Anak adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan lingkungan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan anak. Program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini akan menjadi payung yang betul-betul diharapkan mampu melindungi anak dari berbagai kekerasan yang selama ini banyak terjadi di sekolah seperti bullying, pelecehan seksual, dan berbagai penyimpangan dalam dunia pendidikan yang selama ini terjadi.

Ari Yeppi Kusumawati,   Koordinator Acara menambahkan Solo merupakan kota pertama bersama dengan Pemalang dan Klaten untuk program ini. Ke depan, guru-guru ketika akan mengikuti program sertifikasi selain dinilai dari kompetensi akademis juga akan dinilai dari kompetensi guru ramah anak.

“Hanya saja untuk saat ini kriteria sekolah ramah ini malah disandang oleh swasta sebagai isu nasional meski pun belum ada penelitian tentang itu dan dari Disdikpora Surakarta menilai di Solo Al Firdaus yang dianggap layak mendapat sertifikat Sekolah Ramah Anak,” paparnya.

Pasalnya, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam cek list kriteria Sekolah Ramah Anak yaitu dari segi fisik seperti gedung sekolah tingkat SD, SMP dan SMA tentu harus berbeda. Dan kamar mandi anak putri dan putra standarnya berbeda, begitu juga dengan lingkungan bermainnya. Kedua, yaitu segi kurikulumnya, sekolah jangan hanya memforsir anak untuk Ujian Nasional (UN) saja sehingga tidak punya waktu untuk kegiatan yang lain. Demikian juga jangan sampai kejadian-kejadian Lembar Kerja Siswa (LKS) ditemukan lagi isinya seperti yang sudah-sudah yang tidak pantas untuk pendidikan.

Dan yang ketiga, adalah dari segi proses belajar mengajar, guru sangat dilarang mengancam dan melakukan kekerasan dalam mengajar. “Penerapan sanksi harus mendidik dan penyusunan tata tertibnya harus melibatkan anak. Sebagaimana yang terjadi di kota yang sudah menerapkan itu dalam Musrenbangkel, Musrenbangcam dan Musrenbangkot, semua melibatkan anak,” jelas wanita yang akrab disapa Mbak Yeppi itu.

Ahmad Yasin Abdullah