JOGLOSEMAR.CO Daerah Sragen Seleksi Honorer K2 Ngambang, Fraksi PDIP Siap Geruduk Jakarta

Seleksi Honorer K2 Ngambang, Fraksi PDIP Siap Geruduk Jakarta

336
BAGIKAN
ilustrasi
ilustrasi

SRAGEN—Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen kembali menyampaikan hingga kini belum menerima petunjuk apapun dari pemerintah pusat terkait mekanisme wacana seleksi serta pengangkatan honorer kategori 2 (K2) menjadi CPNS. Di sisi lain, Fraksi PDIP DPRD Sragen berencana menggeruduk Jakarta untuk menuntut agar pemerintah mengangkat semua honorer K2 menjadi CPNS tanpa mekanisme seleksi atau embel-embel apapun.

Kepala BKD Sragen, Budiyono mengatakan jumlah honorer K2 yang diusulkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sesuai pendataan 2005 tercatat sebanyak 2.105 orang. Namun ia juga belum bisa memastikan apakah semuanya bisa ikut seleksi atau tidak. Pasalnya, hingga kini juga belum ada kiriman daftar K2 yang bisa ikut seleksi dari BKN.

Kabid Dokumentasi BKD, Widya Budi mengatakan hingga medio Maret 2013 ini, memang belum ada informasi apapun mengenai wacana seleksi ataupun pengangkatan honorer K2. Petunjuk teknis (Juknis) maupun informasi lain terkait K2 dari BKN maupun Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) juga belum ada. “Mungkin masih dalam perencanaan, sehingga kemungkinannya tahapannya molor dari jadwal yang pernah dirilis Kemenpan Januari lalu. Kami juga masih menunggu,” terangnya, Minggu (24/3).

Sementara, Ketua DPRD sekaligus Sekretaris DPC PDIP, Sugiyamto mengaku sudah menginstruksikan agar fraksinya bersiap ke Jakarta guna mendesak pemerintah segera menuntaskan pengangkatan semua honorer K2 tanpa seleksi atau embel-embel apapun. “Dalam waktu dekat ini fraksi kami akan ke Jakarta untuk menuntut pemerintah memenuhi janji mengangkat seluruh honorer K2. Kasihan mereka sudah berjuang lama dan sampai sekarang belum ada kepastian nasib,” ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa alasan mendasar untuk memperjuangkan K2 diangkat jadi CPNS. Pertama, mayoritas K2 sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun tanpa gaji. Kemudian realita yang ada, beban tugas dan kerja mereka justru melebihi rekan sekantor yang sudah PNS. “Fakta di lapangan, banyak PNS yang malah menyerahkan tugasnya ke honorer karena memandang K2 tidak bisa menuntut apa-apa,” tandasnya.

Karena sudah mengabdi bertahun-tahun, ia juga meyakini jika honorer K2 memiliki pengalaman kerja yang memadai. Dengan begitu, pemerintah daerah nantinya hanya tinggal menghitung kebutuhan dan melakukan pemetaan serta penempatan.

Wardoyo