JOGLOSEMAR.CO Foto Sosialisasi Ganjar, Pejabat Merapat

Sosialisasi Ganjar, Pejabat Merapat

284
BAGIKAN

Bibit dan HP Dicurigai Gerakkan PNS

logo pilgub jatengKARANGANYAR-Sosalisasi pasangan Cagub-Cawagub, Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko di Karanganyar, dihadiri pejabat teras Kabupaten Karanganyar. Selain Sekda Karanganyar, jajaran kepala dinas hingga camat ikut merapat.

Sementara itu, Cagub Bibit Waluyo dan Cagub Hadi Prabowo, diwaspadai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Pasalnya, dua Cagub yang posisinya saat ini sebagai Gubernur dan Sekda Provinsi itu, berpotensi memobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sosialisasi pasangan Ganjar-Heru diadakan DPC PDIP Karanganyar, di Balai Desa Ngijo, Tasikmadu, Selasa malam (12/3). Berdasarkan pantauan, sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Karanganyar merapat ke acara itu.  Sedikitnya ada 10 pejabat daerah  duduk di bagian depan.

Para pejabat Pemkab Karanganyar yang merapat ke acara sosialisasi Ganjar-Heru, antara lain, Sekda Karanganyar Samsi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sundoro, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Didik Joko Bakdono, dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Tatag Prabawanto.

Kemudian, Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Liliyani Sulistyandari, Kepala Satpol PP Karanganyar Mei Subroto, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra  Agus Cipto Waluyo, dan Inspektur Daerah Suprapto, juga tampak hadir.

Selain itu, sejumlah camat tak luput hadir dalam sosialisasi tersebut. Seperti Camat Tawangangu Yopi Eko Jati Wibowo, Camat Karanganyar Kota Yustin Atmojo, Camat Tasikmadu Kurniadi Maulato, dan  Camat Jumantono, Timotius Suryadi.

Ketua DPC PDIP Karanganyar, Paryono, berpendapat, merapatnya para pejabat Pemkab Karanganyar itu, tak masalah. Alasannya, sosialisasi itu memang boleh dihadiri oleh seluruh warga.  ”Ini acara sosialisasi calon gubernur Jawa Tengah. Jadi siapa pun boleh mendatangi acara ini. Baik masyarakat umum, maupun dari kalangan birokrasi,” kata  Paryono.

Paryono yang juga Wakil Bupati Karanganyar itu menepis, acara itu sebagai ajang kampanye. Ia bersikeras, acara itu murni sosialisasi pasangan Ganjar-Heru.

Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Karanganyar, Mustari, saat dikonfirmasi, juga berpendapat, meski acara itu dihadiri kalangan pejabat teras Karanganyar, bukan termasuk pelanggaran kampanye. ”Kedatangan pejabat Pemkab itu masih sah-sah saja untuk saat ini. Belum melanggar aturan Pemilu, karena kampanye itu baru diadakan sekitar 14 hari sebelum pemungutan suara,” jatanya, Rabu (13/3).

Selain tim Ganjar-Heru yang melakukan sosialisasi di Kabupaten Karanganyar, partai koalisi pengusung Hadi Prabowo-Don Murdono (HP-Don) juga telah melakukan pergerakan. Partai koalisi yang terdiri atas PKS, PPP, PKB, Hanura, Gerindra, dan PKNU di tingkat Kabupaten Karanganyar melakukan deklarasi pemenangan HP-Don di Karanganyar Kota,  kemarin sore.

Selain itu juga bergabung dua partai kecil di Karanganyar, yakni Partai Republikan dan PPD, yang bergabung mendukung HP-Don. ”Kami siap memenangkan HP-Don di Karanganyar. Di kalangan birokrasi tentu sudah mengenal Pak HP. Kami juga akan merencanakan kedatangan beliau ke Karanganyar setelah deklarasi di tingkat Provinsi pada 17 Maret mendatang,” kata Ketua DPD PKS Karanganyar, Syamsul Bahri.

Sedangkan dari Sragen, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jateng mewaspadai mobilisasi PNS dan TNI oleh dua kandidat Cagub, Bibit Waluyo dan Hadi Prabowo (HP). Pasalnya, dua calon yang notabene berangkat dari birokrasi dan punya latar belakang militer itu ditengarai sudah mulai menggiring unsur birokrasi dan TNI/Polri untuk mendukung mereka  pada Pilgub 26 Mei mendatang.

Indikasi mobilisasi PNS dan TNI/Polri itu diungkapkan Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas, Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo, Rabu (13/3). Menurut Teguh, pihaknya sudah menginstruksikan agar Panwas tingkat Kabupaten dan masyarakat proaktif mengawasi potensi pelanggaran mobilisasi oleh dua kandidat Cagub itu.

”Pengalaman di beberapa tempat dan yang sudah-sudah, ada beberapa pasangan calon yang memang berupaya menarik-narik PNS dan TNI/Polri. Padahal dalam aturan di PP 53/2010 jelas disebutkan bahwa PNS dan TNI/Polri tidak boleh terlibat dukung mendukung dan harus netral,” paparnya saat Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pilgub Jateng yang diselenggarakan Panwalu Sragen di Techno Park Ganesha Sukowati, kemarin.

Untuk mencegah mobilisasi itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil 66 pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di tingkat Provinsi untuk menandatangani pakta integritas netralitas. Sementara untuk membentengi TNI/Polri, pihaknya akan menyiapkan nota kesepakatan netralitas dengan berkoordinasi bersama Kodam IV/Diponegoro dan semua Komandan Kodim di 35 Kabupaten/Kota di Jateng.

Ia mengingatkan para birokrat, pejabat, TNI/Polri yang ditarik pun juga akan berhadapan dengan sanksi jika terbukti melibatkan diri dalam dukung mendukung Cagub. Bahkan, tidak hanya sanksi teguran, mereka bisa dijerat dengan sanksi terberat yakni pemberhentian dengan tidak hormat.

”Kami sudah instruksikan Panwaskab kalau menerima laporan dan temuan terkait ikutnya PNS, TNI/Polri dalam proses dukung mendukung, harus diproses dan direkomendasikan ke pembinanya agar diberi sanksi,” tegasnya.

Acara tersebut dihadiri seluruh stake holder dari kalangan SKPD di Sragen, Polres, Kodim, dan organisasi masyarakat (Ormas). Sementara, Kasat Reskrim Polres Sragen, AKP Yohanes Trisnanto mewakili Kapolres mengingatkan tidak hanya pejabat dan PNS, kepala desa/lurah, tapi stafnya juga dilarang ikut mendukung, memberikan fasilitas atau membuat kebijakan yang menguntungkan calon tertentu. Pihaknya juga meminta masyarakat dan siapa pun bisa melaporkan temuan pelanggaran pidana Pemilu ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) agar bisa diproses. ”Namun untuk bisa ditangani, harus ada alat bukti yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk,” katanya,

Di sisi lain, sesuai hasil tes kesehatan di RSUP Dr Kariadi Semarang, KPU Provinsi Jawa Tengah menyatakan tiga pasang bakal calon gubernur Jateng sehat. Namun mereka dinyatakan belum melengkapi berkas verifikasi yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

”Oleh RSUP Dr Kariadi, berdasarkan akumulasi hasil pemeriksaan kesehatan, dinyatakan mampu. Mampu untuk memimpin,” kata anggota KPU Jateng Divisi Pencalonan, Nuswantoro Dwiwarno, di kantor KPU Jateng, Jalan Veteran, Semarang, Rabu (13/3).

Tiga pasangan calon, Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo, Hadi Prabowo-Don Murdono, dan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko tidak datang dalam pengumuman itu. Semua pasangan mengutus perwakilannya masing-masing. “Semua pasangan calon belum menyerahkan. Padahal penting diketahui masyarakat untuk tahu nilai nominal kekayaan dan nanti akan kami umumkan,” tandas Nuswantoro.

Ia menambahkan, harta kekayaan yang sudah dilaporkan nantinya akan dikoordinasikan dengan KPK untuk tindakan lebih lanjut. “Tadi koordinator dari KPK sudah meminta agar segera,” pungkasnya.

Perwkilan dari pasangan Bibit-Sudijono, Nur Hadi Mustofa mengatakan, pihaknya diminta mengumpulkan rekening dana kampanye surat pengunduran diri untuk pejabat. “Kalau Pak Sudijono, kami diminta surat pengunduran diri pejabat karena beliau Rektor UNNES. Kalau Pak Bibit tidak ada, hanya soal cuti,” kata Nur.

Bakal Cawagub, Sudijono ternyata juga belum melengkapi legalisir pada ijazah SD, SMP, SMA. “Kurang legalisir ijazah karena beliau (Sudijono) di Jatim, tapi mungkin sekarang sudah. Kurang surat kesediaan menjadi Cawagub dan fotokopi KTP tapi belum legalisir,” ujarnya.

Para bakal pasangan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen hingga tanggal 20 Maret 2013 mendatang. Setelah itu akan dilakukan verifikasi hingga tanggal 10 April 2013. Muhammad Ikhsan | Wardoyo | Detik.