JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Subsidi Jaladara Ditentang

Subsidi Jaladara Ditentang

326
BAGIKAN
Sepur Kluthuk Jaladara
Sepur Kluthuk Jaladara

KARANGASEM-Rencana Pemkot Solo mensubsidi operasional kereta uap Jaladara, agar warga tak mampu bisa ikut menikmati moda itu, ditentang Wakil Ketua DPRD, Supriyanto.

Ia menyebut, pemberian subsidi itu tak logis. Karena, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Bantauan Sosial.

”Kan sudah ada alokasi dana untuk Sepur Jaladara sekitar Rp 700 juta.  Itu sudah inklud untuk operasional. Jadi sudah tidak ada lagi subsidi, apalagi untuk masyarakat,” kata Supriyanto, Senin (11/3).

Harusnya, sambung politisi Partai Demokrat itu,  Pemkot melihat dulu tujuannya operasional Jaladara. Sehingga ada hitung-hitungan dengan daya beli masyarakat.  Supriyanto menepis pernyataan Walikota Hadi Rudyatmo, bahwa subsidi itu tak membebani APBD, karena nilainya tak mencapai miliaran rupiah. “Ini jelas akan membebani anggaran,” ujarnya.

Ia yakin, subsidi langsung ke masyarakat itu, tidak memungkinkan. Apalagi, yang naik Jaladara bukan hanya masyarakat Solo saja. Tapi juga masyarakat luar kota maupun mancanegara.

”Kalau seperti itu nanti bagaimana. Harusnya Pemkot lewat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dalam operasional Jaladara tidak hanya mementingkan branding. PT KAI (Kereta Api Indonesia) yang untung,” katanya.

Supriyanto, siap menolak, jika Pemkot benar-benar mengusulkan subsidi itu ke DPRD. Ia bahkan, menyiapkan bukti regulasi yang kuat sebagai alasan penolakan usulan subsidi itu. ”Ini biar Pemkot tahu dan jelas. Ada regulasinya, kenapa subsidi ke masyarakat itu tidak memungkinkan,” sambung dia.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto, berpendapat, sebaiknya, Pemkot mengakji ulang usulan subsidi operasional Jaladara dengan tujuan mengakomodasi kepentingan warga tak mampu. “Harus dikaji dulu, perlu tidak disubsidi. Cari tahu plus minusnya. Besarannya berapa atau minat masyarakat sendiri seberapa. Apalagi Jaladara ini untuk menopang pariwisata,” paparnya.

Politisi PDIP itu menyarankan, agar Pemkot tidak buru-buru memberikan subsidi sebelum ada kajian matang. Sebelumnya diberitakan Joglosemar, Senin(11/3),  saat peluncuran kembali Jaladara, Walikota Hadi Rudyatmo, berencana memberikan subsidi operasional Jaladara. Tujuannya, agar masyarakat tak mampu bisa ikut menikmati laju moda wisata itu.

Mekanismenya, bisa digilir per kelurahan.”Subsidi ini tidak akan membebani, karena jumlahnya kecil. Kalau mencapai milaran rupiah, itu baru membebani APBD, jadi tidak masalah,” ujar walikota, Minggu (10/3) lalu. Ari Welianto