JOGLOSEMAR.CO Foto Tangkap Pembunuh di Lapas Sleman, Densus 88 Dikerahkan

Tangkap Pembunuh di Lapas Sleman, Densus 88 Dikerahkan

362
BAGIKAN

JAKARTA – Mabes Polri akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk menangkap pembunuh empat tahanan Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (23/3) lalu, termasuk melibatkan Densus 88.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigjen Boy Rafli Amar mengatakan, Densus 88 akan dikerahkan untuk mengungkap siapa pun pelakunya. Dia menegaskan, pelaku penembakan bisa berasal dari kalangan mana saja, termasuk teroris.

“Semua sumber daya yang kami punya akan dikerahkan, termasuk Densus 88. Tapi menunggu hasil penyelidikan di tempat kejadian,” kata Boy dalam  Rapat Divisi Humas Mabes Polri,  Selasa (26/3).

Boy menjelaskan, tidak hanya unsur Polri yang dipergunakan dalam membongkar kasus tersebut. Peran serta masyarakat yang memiliki informasi juga tidak bisa dikesampingkan.

“Tentunya masyarakat bila mengetahui informasi mengenai pelaku mohon melaporkan. Bantu kami,” kata Boy sebagaimana dikutip Republika, Selasa (15/2).

Dalam penyelidikannya, Mabes Polri menduga ada dua kelompok yang berpotensi menyerang Lapas Cebongan. Kedua kelompok itu adalah gerombolan pelaku pencurian dengan kekerasan (Curas) atau tindak terorisme.

“Jika mencermati realitas, kelompok Curas, terorisme, mereka juga memiliki senjata api. (Pelaku) bisa melekat ke beberapa kelompok dengan senjata api. Semua masih bagian dari proses analisa data-data,” lanjut Boy Rafli Amar seperti dikutip Metronews.

Boy enggan membenarkan ada indikasi keterlibatan jaringan terorisme, misalnya jaringan Abu Umar dalam penyerangan itu. Dia mengakui kelompok itu biasa menggunakan senjata laras panjang jenis AK-47 yang berasal dari negara tetangga. Namun menurut dia, kepolisian belum bisa mengidentifikasi kepastian jenis senjata api yang digunakan dalam penyerbuan LP itu.

“Kepemilikan senjata api yang tidak sah bisa diperoleh dari perdagangan gelap. Ini realitas yang tak bisa dipungkiri. Masih belum bisa mengerucut (senjata) itu punya siapa,” akunya.

Dikatakan Boy, kesaksian yang menyebutkan pelaku menggunakan senjata jenis AK-47 itu sendiri masih akan diverifikasi kebenarannya. Sebab, belum tentu yang memberikan kesaksian itu memiliki pengetahuan mumpuni soal jenis-jenis senjata api.

“Belum ada kata final bentuk senjatanya apa. Cuma selongsong proyektil. Soal merek (senjata api), masih pendalaman lebih lanjut. (Peluru) kaliber yang sama bisa untuk merek senjata beda-beda.”

Investigator Komnas HAM, Rima Salim mengatakan adanya kejanggalan dalam pengusutan pembunuhan yang dilakukan oleh kepolisian. Dia  melihat ada upaya untuk menutup-nutupi kasus pembunuhan itu oleh kepolisian dan juga TNI.

“Masing-masing instansi menyatakan sulit mengidentifikasi pelaku,” ujarnya, sebagaimana dikutip Tempo.co.

Padahal menurut dia, sebenarnya tak sulit bagi kepolisian untuk mendalami pelaku penyerangan berdasarkan bukti dan saksi-saksi yang melihat kejadian. “Makanya Komnas sepakat melihat langsung fakta di lapangan dan mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan,” ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, Polri belum bisa menduga-duga siapa para pelaku penyerangan Lapas Cebongan, Sleman tersebut. Ia menambahkan, bahwa Polri yakin bisa mengungkap kasus tersebut. Selain itu, polisi juga membutuhkan informasi tambahan dari masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut.

Dalam penyelidikannya, Komnas HAM menemukan beberapa data penting. Antara lain pelaku penyerangan bekerja cepat dan tepat. Ini mengindikasikan mereka sangat terlatih, profesional dan terencana.

Ketua Komnas HAM, Siti Nurlaela mengatakan, dalam aksinya, para pelaku menganiaya petugas Lapas. Mereka juga mengambil barang-barang inventaris seperti monitor, CCTV, server dan merampas empat  HP petugas. Para tahanan yang berada satu ruang dengan korban mengalami trauma karena melihat eksekusi langsung.

“Petugas juga trauma, karena semua petugas mengalami penyiksaan. Ada yang dipopor senjata, ditendang, dipukul, ditodong senjata dan lain-lain,” kata Siti Nurlaela, usai melakukan penyelidikan di Lapas Cebongan, Selasa (26/3).

Dari keterangan para saksi, juga diketahui para pelaku berbadan tegap, berpenutup kepala, dengan mengenakan peralatan sama. Mereka juga mengenakan  rompi, menggunakan senjata laras panjang dan granat yang ditaruh di pinggang serta membawa HT. Sementara untuk celana dan sepatu yang digunakan berbeda-beda. Ada yang menggunakan celana jeans dan lain-lain. Untuk pelaku eksekusi dilakukan hanya satu orang, sementara anggota lain mengawasi situasi.

Proses pemindahan empat tahanan ke Lapas Cebongan juga menjadi sorotan Mabes Polri. Bahkan selain memeriksa prosedur pemindahan, Mabes Polri juga  meminta keterangan Kapolda DIY Brigjen Sabar Raharjo.

Karopenmas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, saat ini tim Divisi Propam Mabes Polri telah berada di Mapolda DIY guna memeriksa kejanggalan terkait pemindahan empat  tahanan dari sel Polda ke LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta.

“Seandainya ada kejanggalan dalam pemindahan, tentu bisa menjadi permasalahan lain,” kata Boy, Selasa (26/3).

Disinggung apakah pemeriksaan dilakukan terhadap Kapolda DIY sebagai pucuk pimpinan dan bertanggung jawab dalam pemindahan, Boy mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab.

“Semuanya,” jawab Boy singkat.

Karena itu, Komnas HAM menurut Boy segera alam koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan kepada saksi tahanan. Karena tahanan yang menyaksikan peristiwa eksekusi sangat trauma dan butuh jaminan keamanan untuk dirinya dan keluarganya.

“Mereka sangat takut karena melihat cara penembakan yang dilakukan. Jika memberi keterangan tanpa diberi perlindungan, mereka khawatir dengan keselamatannya dan keluarganya,” katanya.

Pemeriksaan juga dilakukan dari mulai proses pengungkapan, penetapan tersangka, hingga pemindahan. Hingga saat ini, kata Boy, Propam Polri belum menemukan adanya kejanggalan dalam proses pemindahan. Dia menilai, selagi pemindahan didasari keterbatasan sarana serta kebutuhan mendesak menjadi sesuatu yang sah.

“Ya tentunya merupakan sesuatu yang sah dilakukan untuk memanfaatkan lembaga pemasyarakatan. Kalau tahanan penyidik sudah jadi tanggungan negara. Jadi negara termasuk Lapas, bagian milik negara, wajib dimanfaatkan,” tegas Boy.

Lalu, mengapa pemindahan dilakukan lintas sektoral, bukankah kepolisian DIY memiliki sel-sel di tingkat Polsek, Polres, bahkan Brimob? “Itu alamiah saja,” jawab Boy.  Detik | Antara