JOGLOSEMAR.CO Daerah Jogja TNI Harus Lakukan Investigasi Internal

TNI Harus Lakukan Investigasi Internal

249
BAGIKAN
Solidaritas Penembakan di Yogyakarta. (ant)
Solidaritas Penembakan di Yogyakarta. (ant)

JAKARTA-Semua kalangan menyesalkan penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabaran meminta Panglima TNI Agus Suhartono melakukan investigasi kepada anggotanya atas penyerangan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Kita minta Panglima TNI mengatur cara meredam kemarahan anggota agar tidak mudah terjadi kejadian seperti ini,” ujar Martin di Jakarta, Minggu (24/3) sebagaimana dikutip Inilah.com.

Menurutnya, dalam keterangan para saksi, para pelaku penyerangan ini sangat profesional. Sehingga kuat dugaan hal ini dilakukan oleh sebuah satuan khusus seperti TNI.

“Apalagi tujuan penembakan adalah dorongan spirit the corps karena targetnya spesifik yaitu tahanan titipan terkait kasus pengeroyokan anggota Kopassus,” imbuhnya.

Ia meminta kepada internal TNI Angkatan Darat khususnya Kopasus untuk melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. “Sebaliknya di internal kopasus harus bertindak satria untuk memeriksa para anggota pasukan seperti senjata-senjata yang dipegang diperiksa, jumlah peluru dibanding sebelum insiden, termasuk absensi,” tandasnya.

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra juga mendesakkan hal yang sama. “TNI harus menginvestigasi bersama Polri tentang tragedi penyerangan Lapas Sleman dan kejahatan pembunuhan yang terjadi untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi,” katanya, Minggu (24/3).

Yusril menjelaskan jika pelakunya anggota TNI maka harus segera dilakukan tindakan hukum, baik tindakan disiplin maupun langkah pidana, apalagi jika terungkap insiden ini adalah kejahatan pembunuhan terencana. “Rakyat harus dibebaskan dari rasa takut, yang merupakan hak konstitusional setiap orang, dari tindakan kekejaman seperti ini,” ujarnya.

Sedangkan Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Honing Sanny mendesak agar Panglima Kodam (Pangdam) IV/Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso, dan Komandan Korem 072/Pamungkas, Brigadir Jenderal TNI Adi Wijaya, segera menindak para anak buahnya yang tidak patuh terhadap hukum yang berlaku di tanah air.

Lebih lanjut dia menegaskan, jika Pangdam Mayjen TNI Hardiono tak mampu mendidik dan menuntaskan kasus tersebut, maka dia meminta agar Pangdam segera dicopot dari jabatannya. “Pangdam harus bertindak tegas. Bila Pangdam tak mampu menyelesaikan ini bila perlu dicopot,” tegas Honing.

Ditambahkan Honing, tindakan kekerasan yang kerap dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai bukti bahwa keamanan di Indonesia sedang kritis.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan pemerintah harus memberikan perhatian serius dalam kasus ini. “Negara tak berdaya dan lemah menghadapi kelompok bersenjata. Hukum tak berjalan dan kurang wibawa,” katanya.

Indonesia Police Watch (IPW) menyebut, kasus ini merupakan isyarat bahwa Indonesia saat ini dalam bahaya teror “pasukan siluman” bersenjata api, yang setiap saat bisa mencabut nyawa orang-orang tertentu.

“Jika dibiarkan, aksi pasukan siluman ini bukan mustahil suatu saat akan menyerang sendi-sendi kenegaraan, termasuk menyerang kepentingan kepala negara,” kata Neta S Pane, Ketua Presidium (IPW), Minggu (24/3).(Detik)