Toko Saripetojo dan Blunder Pemkot…

Toko Saripetojo dan Blunder Pemkot…

303
Proyek Hotel Grand Saripetojo
Proyek Hotel Grand Saripetojo

Penegakan jam operasional toko modern oleh Pemkot Solo diapresiasi DPRD setempat. Sayang, ketegasan Pemkot menjadi blunder(berlawanan), karena dalam tempo yang bersamaan Pemkot mulai menyosialisasikan pertokoan di Saripetojo.

Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, bingung dengan sikap Pemkot itu. ”Ini kan kebijakan. Pemkot harus tegas, tapi malah lemah. Pertokoan di Saripetojo itu jelas dilarang dalam bentuk apapun. Entah itu toko pakaian atau sejenisnya,” kritik Supriyanto, Senin (18/3).

Selain soal rencana pertokoan di Saripetojo, ia juga menyoroti penegakan jam operasional minimarket untuk dikembalikan sesuai Perda. ”Jam operasional itu memikat. Perda-nya sudah jelas. Namun kalau izin pendiriannya memang boleh dan tidak masalah,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Baca Juga :  Seribuan Guru SD dan SMP di Solo Jalani Tes Urine

Namun, ia menyayangkan penegakan jam operasional itu terkesan baru. Padahal, pelanggaran berindikasi sudah terjadi lama. Supriyanto juga kaget, ketika ada pemilik toko modern justru mengaku baru tahu di Solo ada aturan seperti itu. ”Harusnya Pemkot menyosialisasikan Perda-nya. Sangat disayangkan jika ada pemilik toko modern ada yang tidak  tahu dengan aturan ini,” tuturnya.

Menurutnya, komisi terkait di DPRD akan ia minta mengundang Pemkot untuk memperjelas substansi Perda yang mengatur toko modern. Jika pelanggaran Perda itu dibiarkan, katanya, bukan mustahil, pedagang kecil pelan-pelan mati karena ada toko modern.

Pemkot seharusnya berani tegas untuk tidak memberikan izin untuk minimarket yang beroperasi hingga larut malam. Selain melanggar jam operasional, katanya, menjamunya minimarket kini sudah merangsek sampai ke jalan perkampungan. ”Ini artinya apa kalau tidak mematikan usaha ekonomi rakyat yang membuka warung kelontong atau warung gerobak penjual kebutuhan sehari-hari,” papar dia.

Baca Juga :  Walikota Jadi Wasit, Kepala Damkar Jago Lari. Begini Meriahnya Perlombaan Sambut HUT ke-72 RI di Balaikota

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hondarto, juga mendesak Pemkot untuk tegas untuk menolak izin toko modern yang buka 24 jam di seluruh Solo. Apalagi, sampai ada yang masuk ke perkampungan.  ”Pemkot harus mengundang pengusaha waralaba. Jika tidak datang sampai tiga kali dipanggil, harus diberi sanksi,” pinta politisi PDIP itu. Ari Welianto

BAGIKAN