Tunjangan Guru Agama Rp 24,5 M Belum Dibayar

Tunjangan Guru Agama Rp 24,5 M Belum Dibayar

573
ilustrasi
ilustrasi

SRAGEN-Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sragen masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait alokasi untuk membayar tunjangan profesi guru agama yang sebagian besar belum terbayar. Hingga kini, jumlah tunjangan profesi untuk Guru Agama Islam, Kristen dan Katolik yang belum terbayar masih sekitar Rp 24,5 miliar.

Kepala Kemenag Sragen, Muh Saidun melalui Kasi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda), Irwan Junaidi mengatakan hingga kini belum mendapat informasi lagi terkait kepastian kapan tunjangan itu akan turun. Namun, usulan dan surat sudah dilayangkan ke pusat yang berwenang mengalokasikan anggaran.

“Kami belum tahu karena sampai saat ini juga belum ada pemberitahuan apapun dari pusat. Yang jelas, kemarin usulan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah dinaikkan,” ujar Irwan, Sabtu (2/3).

Selain pengajuan ke pusat, Kemenag juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Sragen. Koordinasi dilakukan untuk memastikan Nomor Register Guru (NRG) agama penerima tunjangan yang selama ini bernaung di bawah Kemenag. “Jadi nomor registernya yang ngurusi Diknas, nah nanti kalau anggarannya turun pencairannya di kami,” urainya.

Baca Juga :  Siswi SMK Sragen Korban Pencabulan Lahirkan Bayi. Minta Pelaku Dihukum Berat

Irwan menjelaskan hingga saat ini, tunjangan profesi yang belum terbayarkan untuk guru agama mencapai Rp 24,5 miliar. Rinciannya, Rp 20 miliar untuk Guru Agama Islam dan sekitar Rp 4,5 miliar untuk jatah Guru Agama Kristen serta Katolik.

Jumlah guru agama di bawah naungan Kemenag yang masuk daftar penerima tunjangan profesi mencapai 787 orang, terdiri dari 734 Guru Agama Islam, 35 guru Agama Kristen dan 18 orang Guru Agama Katolik.

Namun, dari jumlah itu, belum semuanya bisa mendapatkan jatah tunjangan profesi mereka. Pasalnya, alokasi dana dari APBN sangat jauh dibanding kebutuhan dana yang harus dibayarkan. Misalnya untuk jatah 734 Guru Agama Islam, hingga kini dana yang harus dibayar mencapai Rp 30 miliar.

Sementara, realisasi anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pusat hanya bisa cair Rp 10 miliar atau sepertiganya. Sedangkan kekurangan Rp 20 miliar hingga kini juga masih menunggu jatah dari pusat. “Begitu pula untuk yang Guru Agama Kristen dan Katolik juga sama. Dana yang turun itu baru sekitar 30 persen. Untuk tunjangan 35  guru kristen saja kebutuhan dananya Rp 3,5 miliar tapi DIPA-nya hanya turun Rp 106 juta. Untuk 18 Guru Agama Katolik yang dananya butuh Rp 1,3 miliar baru turun Rp 120 juta,” urainya.

Baca Juga :  Tragis, Pulang Dari Sawah, Petani di Sidoharjo, Sragen Langsung Syok Lihat Rumahnya Sudah Jadi Abu

Minimnya dana yang turun dari pusat itulah yang kemudian membuat pembayaran dilakukan semampunya dana. Sehingga banyak guru yang akhirnya belum bisa menikmati tunjangan profesinya. Menurut Irwan, untuk Guru Agama Kristen memang sudah dua tahun belum cair sedang Guru Agama Katolik satu tahun belum cair. Namun demikian, pihaknya memastikan semua alokasi yang belum terbayarkan itu nantinya tetap akan dibayar. Hanya saja, pencairannya masih menunggu turunnya dana dari APBN pusat. Selain mengajukan usulan DIPA ke pusat, pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan pusat terkait kekurangan dana tersebut.

“Berkas sudah lengkap dan DIPA juga sudah kami usulkan. Tinggal nunggu dana turun dari pusat saja. Untuk yang sudah pensiun pun nanti kalau cair akan kami berikan karena itu hak mereka,” tegasnya. Wardoyo

BAGIKAN