JOGLOSEMAR.CO Daerah Solo Ulah Keraton Bikin Geram Pemkot, Dicap Tak Hargai BCB

Ulah Keraton Bikin Geram Pemkot, Dicap Tak Hargai BCB

365
BAGIKAN
FX Hadi Rudyatmo
FX Hadi Rudyatmo

BALAIKOTA-Pemkot Solo geram dengan tindakan pihak Keraton Kasunanan Surakarta yang mencopot paksa label benda cagar budaya (BCB) di Gapura Gladag.

Walikota Solo, Hadi Rudyatmo, menyebut, tindakan itu sebagai sikap tidak menghargai bangunan fisik yang masuk kategori cagar budaya. Pasalnya, labelisasi BCB yang dilakukan Pemkot sudah sesuai aturan Pemerintah Pusat.

Label itu, kata walikota, dipasang sebagai tanda bahwa, bangunan tersebut dilindungi negara, termasuk peruntukannya yang sudah diatur pemerintah.”Kalau sampai benar dicabut, berarti keraton tidak menghargai bahwa secara fisik bangunannya masuk cagar budaya,” kata Rudyatmo, Rabu (27/3).

Sebelumnya diberitakan Joglosemar, Rabu (27/3), Pengageng Pariwisata dan Museum Keraton Surakarta, KRMH Satriyo Hadinagoro, mengklaim, pencopotan label BCB itu, untuk mengembalikan Gapura Gladag seperti sedia kala. ”Label itu memang sengaja dicopot. Pemasangan itu jelas merusak estetika kawasan cagar budaya. Masak gapura dikrowaki, terus ditempel label,” katanya, Selasa (26/3).

Tapi, Rudy–sapaan akrab walikota—, tak bisa menerima tudingan keraton, bahwa labelisasi BCB itu merusak bangunan bersejarah. Ia berujar, labelisasi itu untuk meyakinkan publik, bahwa, bangunan yang dimaksud masuk kawasan cagar budaya yang dilindungi negara.

Tujuan lain, untuk syarat pendaftaran situs cagar budaya secara resmi ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. ”Pemberian tanda itu untuk  mengetahui cagar budaya di Solo itu, jumlahnya ada berapa. Dan berapa yang perlu diberi perawatan,” ucapnya.

Rudy lantas melanjutkan, andai tidak ada labelisasi, sangat sulit bagi Pemkot untuk membuktikan bahwa ada situs cagar budaya yang butuh dana perawatan ke Pemerintah Pusat. Atas pencopotan label BCB di Gapura Gladag, Pemkot akan mengonfirmasi ke pihak keraton.

Ditanya, apakah akan menempuh langkah hukum atas tindakan keraton, Rudy tak mau gegabah. Ia akan melihat dulu aturan yang sebenarnya. ”Kalau keraton menyatakan Pemkot tidak berewenang memasang label di sana,  nanti bisa dipasang di tembok. Itu tak masalah. Yang penting, semua bangunan cagar budaya perlu  labelisasi,” tegasnya.

Adapun Kepala Bidang Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Dinas Tata Ruang Kota Solo, Mufti Rahardjo mengatakan, tindakan keraton benar hanya menurut pihak keraton. Tapi, Pemkot punya ketentuan sendiri kenapa bangunan itu perlu diberi label BCB.”Pemberian label banyak tertempel, terutama di wilayah ndalem keraton dan rumah warga. Seperti Sasana Mulya, Mulya Suman dan lainnya,” paparnya.

Mufti menjelaskan, bahan label BCB memang ada yang berupa tembaga dan granit. Semuanya disesuaikan dengan kondisi bangunan. Labelisasi dilakukan serentak tahun 2012 dengan mengunakan dana APBD 2012.  Payung hukumnya, berupa SK 64/1997 tentang Penetapan Bangunan Kawasan, Gapura, Tugu yang Diatur dalam UU 5/1992 tentang BCB.

Sama seperti walikota, Mufti juga berniat bicara dengan pihak keraton, terkait pencopotan label BCB di Gapura Gladag. ”Nanti akan komunikasi dengan keratin. Karena, untuk pencopotan harus ada prosedur sesuai aturan. Tidak asal main cabut,” tandasnya.

Muhammad Ismail